KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Program Kerjasama Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Konflik Sosial, dan Terorisme/Radikalisme, di Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin (1/4/2024).
Rapat membahas rencana kerjasama antara Kemenko PMK dengan UN Women terkait Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Konflik Sosial, dan Terorisme/Radikalisme dalam proyek yang dinamakan proyek Korea international Cooperation Agency (KOICA) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Asril menjelaskan bahwa Kemenko PMK selama ini merupakan Ketua Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014.
"Kemenko PMK yang memiliki tugas dan fungsi melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Kementerian dan Lembaga akan bekerjasama dengan UN Women dalam menjalankan proyek KOICA tersebut," jelas Asril.
Asril menerangkan, naskah kerjasama Kemenko PMK dengan UN Women akan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Dengan adanya payung hukum kerjasama melalui Kemenko PMK, maka aktivitas proyek yang akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia”, ucap Asril.
Head of Programme UN Women Indonesia Dwi Faiz menyampaikan, dengan adanya rakor hari ini, inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh masing-masing K/L yang hadir akan dicatat sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dan akan menjadi masukan dalam kerjasama ke depan.
"Kami melihat perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi kedaruratan bencana, maupun yang disebabkan oleh konflik sosial. Dan kami melihat pemberdayaan perempuan dan anak-anak memegang peranan penting dalam resiliensi. Kerjasama ini utamanya adalah untuk membangun resiliensi," tegasnya.
Dwi Faiz menerangkan, UN Women adalah organisasi PBB yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, turut mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi situasi kedaruratan akibat bencana alam, konflik sosial, terorisme hingga radikalisme.
Melalui proyek 'Penguatan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Peningkataan Ketangguhan Masyarakat Indonesia melalui Perdamaian dan Kemanusiaan' yang didukung oleh Korea international Cooperation Agency (KOICA), akan diimplementasikan proyek tiga tahun (2023 - 2026) di tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Proyek ini tidak hanya bertujuan memperkuat kapasitas institusi masyarakat di tiga provinsi, namun juga memperkuat program kerja kementerian/lembaga terkait di bidang manajemen bencana, penanganan konflik sosial dan penanganan terorisme/radikalisme. Melalui proyek ini diharapkan perempuan akan mampu mengatasi resiko dan dampak bencana alam, konflik sosial dan perdamaian sehingga dapat berkontribusi terhadap perdamaian yang berkelanjutan.
Rapat turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Enda, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Ricky Siregar, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT Dionnisius Elvan Swasono, perwakilan Kemen PPPA, Kemensos, Kemendagri, Kemendesa PDTT, BNPB, BNPT, KOICA, UN OCHA dan UN FPA. (*)
