KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Katiman menghadiri kegiatan sosialisasi bertajuk "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Se-Provinsi Papua Barat Daya" di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa (19/09/2023). Acara dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan diikuti oleh 89 orang perwakilan TKSK dan perwakilan dinas sosial kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Propinsi Papua Barat Daya menekankan pentingnya data by name by address (BNBA) untuk memastikan program dan bantuan tepat sasaran. Menurutnya selama ini program-program yang diinisiasi oleh Pemda di Papua Barat Daya kurang berhasil karena tidak langsung menyasar pada warga miskin yang harus diintervensi. Olehnya, Pj Sekda memerintahkan kepada seluruh Dinas Sosial di Kabupaten dan Kota untuk lebih aktif dan responsif untuk memastikan data warga miskin ekstrem tersedia sebagai dasar perencanaan program.
Dalam forum tersebut, Katiman menegaskan untuk dapat mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, dibutuhkan kolaborasi multipihak yang didukung dengan data akurat serta program yang konvergen.
"Disinilah peran penting Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem khususnya memastikan ketepatan data sasaran dan pemetaan program melalui verifikasi dan validasi data target sasaran program" ujarnya.
Menurut data BPS, persentase kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2023 telah mengalami penurunan menjadi 1,12 % pada Maret 2023 dari sebelumnya 1,74% pada September 2022, atau turun sebesar 0.62%.
"Kemenko PMK melalui Kedeputian Peningkatan Kesejahteraan Sosial berkomitmen untuk menjaga trend positif ini dan terus mengawal hingga target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai," ujar Katiman.
Sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Barat Daya diminta untuk segera membentuk koordinator daerah TKSK agar lebih mudah melaksanakan koordinasi antar wilayah terkait verifikasi dan validasi data. Hal ini penting mengingat target kemiskinan ekstrem tinggal menghitung bulan.
Katiman juga menjelaskan bahwa upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya dapat dilakukan oleh dinas sosial melalui strategi mengurangi beban pengeluaran semata. Ada dua strategi lainnya yang harus dilakukan jika usaha percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) ingin maksimal dicapai diantaranya strategi peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
"Hal ini yang membuat PPKE tidak mungkin dilakukan hanya satu OPD saja, PPKE harus dilakukan secara konvergen oleh multipihak. Bahkan Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan pihak swasta juga untuk ikut terlibat aktif di dalamnya," tegas Katiman.
