KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menyampaikan populasi pemuda Indonesia tahun 2022 berkisar 24% dari jumlah penduduk atau sebanyak 65.82 juta jiwa. Jumlah pemuda yang besar ini merupakan kunci dari pemanfaatan bonus demografi menjelang Indonesia Emas pada 2045.
Adapun intervensi pemerintah untuk peningkatan kualitas pemuda adalah dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kredit Usaha Rakyat, Kewirausahaan Pemuda, Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan dan Pendidikan Vokasi.
Hal ini disampaikan Warsito dalam acara Sarasehan Pemuda Indonesia, Pemuda Berdaya Indonesia Digdaya yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen pada hari sabtu (16/09).
Acara yang diawali oleh sambutan dari Menko PMK Muhadjir Effendy, bertemakan “Posisi Pemuda dalam Status Quo Menelaah Strategi Pembangunan Kualitas SDM untuk Masa Depan Bangsa”.
Dalam sesi diskusinya bersama PPI Belanda, Warsito mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM, pemuda Indonesia harus siap menghadapi tantangan global lintas negara yang mencakup bidang ekonomi, politik, dan sosial. Termasuk tantangan nasional yang harus dihadapi adalah disparitas pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi di wilayah Indonesia.
Warsito mengharapkan dari situasi dan kondisi diversitas, disparitas, gini ratio yang lebar, pemuda Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda ataupun di luar negeri dapat memberikan best practice sehingga rekomendasi tersebut bisa menyesuaikan dan bersifat adaptif terhadap permasalahan yang ada di Indonesia.
”Teroponglah Indonesia sehingga pemuda-pemuda yang sedang menjalankan pendidikan di negara maju dapat memberikan masukan yang applicable dan saya mengharapkan teman-teman mendapatkan ilmu yang banyak di Belanda.”ujarnya.
Pemerintah telah membuat rekomendasi regulasi bahwa kebijakan dan anggaran pendidikan harus terintegrasi untuk menjawab permasalahan yang ada seperti infrastruktur dan kesejahteraan guru di wilayah terpencil. Kemenko PMK memastikan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Indonesia dengan adanya kebijakan afirmasi khusus untuk daerah tertinggal.
”Kita yang harus bijak, kita harus melihat dan kita yang harus siap menghadapi fakta dan bagaimana penyelesaian pembangunanny, tentunya memerlukan waktu dan proses termasuk garda depan adalah bidang pendidikan, dengan pendidikan itu pemotong rantai kemiskinan.” tambahnya.
Menutup sesi diskusinya, Warsito berharap kelak hadir generasi-generasi pemuda yang menjadi penerus bangsa dan memiliki kualitas lebih unggul dan berdaya saing.
