Oleh humas on November 23, 2017

Jakarta (23/11)- Setiap kementerian dan lembaga harus terus mengikuti perkembangan yang yang terjadi terhadap kondisi para pengungsi korban Kelompok Kekerasan Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Timika Papua. Sehingga setiap program yang dijalankan tetap dapat terpdu dan teritegrasi dengan baik. Setiap K/L dipersilakan memberikan bantuan kepada para korban namun tetap terkoordinasi.

Hal itu, diungkapkan Deputi Bidang koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMk, Mas Mun Yan Mangesa saat memberikan kesimpulan pada rapat koordinasi Penanganan Kesejahteraan dan Kemanusiaan pengungsi dan Sandera di Ruang Rapat Kemenko PMK, Kamis siang (23/11).

“Silakan berikan bantuan tapi tolong diinformasikan agar dapat kita inventaris. Selain itu, tetap berkoordinasi dengan Pemda setempat dan pihak-pihak yang terkait,” ujarnya.

Rakor kali ini sebagai upaya mendorong K/L untuk terus meningkatkan upaya penanganan kasus ini terutama di sektor kesejahteraan para korban. Dalam arahan saat memimpin rakor, Yan Mangesa memaparkan bahwa pada tanggal 17 November telah dilakukan pembebasan terhdap 334 orang sandera terdiri atas 257 laki-laki, 63 perempuan dan 24 anak. Mereka telah dikembalikan ke paguyupan dan keluarga masing-masing di Timika. Sebanyak 30 orang dari 91 0rang yang berasal dari Jawa telah kembali ke kampong halamannya atas inisiatif dari Pemda terkait. Pada tanggal 20 November telah berhasil diungsikan 806 orang penduduk local yag terdiri atas 205 laki-laki, 302 perempuan dan  299 anak. Mereka ditampung di gedung GSG Emeneme Jaware Timika.  

“Konflik KKSb ini terjadi karena masalah ekonomi. Motifnya ada lahan baru yang dimanfaatkan. Namun, tidak murni penyebabnya hanya dari satu sisi itu. Sebab ada kelompok yang ahli menggunakan senjata. Jadi ada suatu pihak yang disusupi,” ungkapnya.

Sementara itu, Heru Matador dari Kemendagri mengungkapkan tim Kemendagri sudah turun langsung ke wilayah kejadian konflik. Penyebab terjadinya konflik ini dikarenakan faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi baik pendatang maupun penduduk asli. Namun asal muasal terjadinya peristiwa ini lebih disebabkan karena kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah setempat legislatif.

“Saat berkoordinasi, semua pihak sepakat untuk untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah,” ugkapnya.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan, terang Heru, diantaranya perlunya pelaksanaan tindakan hokum yang tegas namun tetap menjunjung hak asasi manusia yang ada.  Selain itu, mendoorng pemda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memfasilitasi adanya dialog bersama agar konflik senada tidak akan terjadi lagi.