Oleh humasnew on April 11, 2018

Jakarta (11/04)—Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) memasuki tahap II dalam pelaksanaannya. Agar berjalan baik, pemerintah melalui Kemenko PMK akan mengidentifikasi permasalahan PKTD Tahap II dan memberikan solusinya dalam waktu singkat.

Dalam rapat terkait workshop regional percepatan penyaluran dana desa tahun 2018 yang berlangsung di ruang rapat Taskin, Kemenko PMK, Asisten Deputi Pemberdayaan Desa, Herbert Siagian mengungkapkan, memasuki Tahap II pelaksaanaan PKTD diketahui masih terkendala sejumlah masalah. Masalah tersebut antara lain keterlambatan penetapan Perda dan Perkada; Pemerintah Desa yang belum menetapkan APBDes sebagai syarat penyaluran Tahap I dari RKUD ke RKD . Selain itu, beberapa pemerintah desa kesulitan untuk memenuhi dana HOK (Hak Orang Kerja) sebesar 30 persen dengan alasan kesulitan tenaga kerja, tidak adanya penduduk miskin dan pengangguran, serta tidak adanya jenis kegiatan yang dapat dikelola secara padat karya tunai. 

Masalah lainnya,  pemerintah desa membutuhkan waktu untuk merevisi APBDes-nya agar mencapai 30 persen HOK. Desa dan kecamatan juga masih mempertanyakan dasar hukum pemenuhan 30 persen HOK sehingga sering terjadi keraguan. Termasuk adanya kegiatan Padat Karya dari kementerian yang perlu segera dilaksanakan.

Disamping mengidentifikasi permasalahan PKTD, dalam rapat terkait workshop regional percepatan penyaluran dana desa tahun 2018 ini juga dipaparkan rencana kegiatan workshop regional yang akan dilaksanakan di 3 kota diantaranya Batam (16/4), Makassar(17/4) dan Surabaya (18/4). Workshop regional tersebut akan melibatkan beberapa Kementerian serta narasumber dan mengundang perwakilan daerah.  

Menurut Herbert, workshop regional itu dilakukan untuk mendukung program PKTD serta penanganan stunting di desa yang dirasa masih belum berjalan efektif. Lebih lanjut dikatakan, workshop regional tersebut secara khusus akan mengidentifikasi permasalah-permasalahan utama yang memang menjadi kendala dilapangan terutama di 100 kabupaten. Diharapkannya, workshop itu nantinya dapat berjalan dengan baik, dan semua kendala-kendala dilapangan dapat diselesaikan guna pencapain PKTD yang optimal. 

Sebagai informasi, pelaksanaan PKTD  tahap Itelah dilaksanakan pemerintah di Januari 2018. Hadir dalam Rapat Penyiapan Bahan Workshop Regional Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 ini, perwakilan K/L dari Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, Bapennas, KSP. Ris

Categories: