Oleh humas on November 08, 2017

Entikong (8/11) – Lalu lintas TKI non-prosedural di daerah perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia masih marak terjadi. Melalui kebijakan pemerintah yang serius membangun daerah perbatasan, khususnya Entikong, diharapkan dapat mencegah hal tersebut.

Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko dalam  Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan Tata kelola TKI di Daerah Perbatasan (Entikong), di Entikong, Kalimantan Barat menjelaskan, pemerintah sudah melarang penempatan PLRT ke 19 negara di Timur Tengah, namun prakteknya terus berjalan. “Hal ini memerlukan perhatian dan kesungguhan kita bersama,” katanya. Apalagi program perlindungan TKI masuk dalam Program Nawa Cita.

Dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan di perbatasan terutama Entikong, Sujatmiko berharap, akan lebih melayani semua bidang termasuk lalu lalang TKI, dengan program perbaikan tata kelola TKI, sehingga calon TKI mendapat pelayanan yang layak dan mereka dengan antusias untuk mengurus dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia. “Lalu lintas TKI diharapkan dapat dikelola dengan baik, yang selama ini melalui jalur tikus, bagaimana penyelundupan barang, pelintas batas, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, maraknya praktek percaloan terhadap TKI, volume deportasi, data keberangkatan, dan data masalah yang dihadapi oleh TKI, dan sebagainya,” jelasnya.

Terkait proses pembahasan UU PPMI yang sudah disyahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Oktober 2017, Sujatmiko menegaskan, dalam UU tersebut dibedakan secara tegas tugas dan fungsi antara Kemnaker sebagai regulator dan Badan sebagai operator. “Jaminan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peran atau pembagian pusat dan daerah, peran PPTKIS dikurangi (terbatas pada pemasaran job oder dan penempatan) sedangkan rekruitmen dan pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama K/L terkait,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Pontianak menyampaikan kesiapan pembangunan LTSA, jaringan dan SDM dari Imigrasi sudah siap, sedangkan dari Dukcapil Kemendagri masih dalam proses install program dan jaringan LAN, di samping itu perlu penambahan daya listrik. LTSA berada di Unit Latihan Kerja Indonesia (ULKI) yang berada di bawah Dinas Nekertrans. Adapun Bupati Sanggau yang diwakili olah Kedis PPPA dan KB Kabupaten Sanggau menyampaikan gambaran kondisinya, luas Kabupaten Sanggau 13.000 km2, dengan kepadatan 32 jiwa, terdiri atas 15 kecamatan, 163 desa dan 6 kelurahan, 853 dusun, tinggal 20% wilayah yang belum teraliri listrik serta jumlah penduduknya sebanyak 485.471 jiwa.

Rakor dihadiri oleh perwakilan dari BNP2TKI, BP3TKI Propinsi Kalimantan Barat, P4TKI Entikong, dan Kabupaten Sanggau, serta Perangkat Daerah terkait. Rakor ini diharapkan menjadi motivasi, inspirasi, dan semangat bagi Perangkat Daerah untuk mencegah penempatan TKI non prosedural dan terjadinya TPPO. Hal tersebut mengakibatkan banyak korban dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini harus diselesaikan secara komprehensif antar Perangkat Daerah. Rakor ini juga merupakan momen yang penting untuk bertukar pikiran, tentang identifikasi permasalahan TKI non-proseduran serta mencari alternatif solusi secara komprehensif.

Yang perlu dicermati juga, selama ini penduduk pelintas batas dengan paspor kunjungan atau non-prosedural dan bahkan tidak berdokumen mereka bisa diterima untuk bekerja di Malaysia. Oleh karena itu perlu pembicaraan intensif secara bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia. Disamping menggelar Rakor, Kedeputian Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK juga mengunjungi wilayah Kuching untuk melakukan koordinasi penanganan TKI bermasalah dan meningkatkan perbaikan tata kelola TKI serta menaikkan kualitasnya. (Sumber : Kedeputian VI)