Oleh humas on November 02, 2017

Jakarta (2/11) – Seiring dengan berlakunya Perpres No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai, pemerintah melalui Kemenko PMK, hari ini (Kamis, 2/11) akan memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018.

Hal tersebut tercermin dalam RTM Pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Persiapan Perluasan Program BPNT Tahun 2018 yang diselenggarakan Kemenko PMK di Jakarta. Agenda Rakor Tingkat Menteri (RTM) kali ini membahas mekanisme kerja tim pengendali, membentuk tim pelaksana, pentahapan BPNT (10 juta KPM), jenis bantuan pangan serta buku pedoman pelaksanaan program BPNT. Ini sekaligus merupakan rapat “Kick off” dan menetapkan beberapa hal dalam melaksanakan Perpres.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang memimpin jalannya RTM mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada Ratas Ratas 16 Maret 2016, Ratas 26 April 2016, dan Ratas 19 Juli 2016 terkait Bansos Non Tunai. Diantara arahan Presiden itu diantaranya, penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu dan disalurkan secara non tunai untuk semua bantuan agar dikoordinasikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Termasuk, penyaluran Rastra diganti dengan menggunakan kartu yang akan diberikan langsung kepada keluarga penerima sasaran. Kartu tersebut dapat digunakan untuk menebus beras dan telur di e-warong (elektronik warung gotong royong) yang merupakan agen perbankan anggota Himbara sesuai harga yang berlaku. Selain itu, rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat yang selama ini didapat dari penyaluran Rastra, tetapi juga protein, seperti telur. Pemerintah juga mentargetkan 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tercover oleh BPNT tahun 2018 nanti. Adapun pemberiannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari, Februari, Juli dan Agustus 2018.

Selain tahapan jangkauan 10 juta KPM, hal penting yang juga harus dipersiapkan, menurut Menko PMK adalah jangkauan ketersedian dan kesiapan E-Warong.  Dijelaskannya, dibutuhkan 75.500 E-Warong hingga Agustus 2018 (Dengan Rasio 1:250). “Perlu dipastikan bahwa satu kelurahan memiliki dua E-Warong,” ujarnya. Menko PMK juga menegaskan bahwa pemerintah membentuk Tim Pelaksana yang dalam hal ini akan bertugas mengawasi dan mengawal program Bansos Non Tunai agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Pihaknya juga telah meminta BI dan OJK untuk mendukung BPNT melalui anggota Bank Himbara yang ada untuk menyalurkan bantuan.

Sebagai penutup, Puan Maharani menyatakan kepada peserta RTM, bahwa Perpres nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai telah dapat dilaksanakan mulai hari ini. “Saya berharap pelaksanaan penyaluran BPNT tahun 2018 nanti lebih baik dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Hadir dalam RTM antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto serta perwakilan K/L terkait. PS