Oleh humas2 on February 16, 2017

Jakarta (16/02)--- Dalam rangka sosialisasi Tax Amnesty dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Sekretaris Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha pagi tadi membuka  sosialisasi Tax Amnesty di Ruang Rapat Lt.7, gedung Kemenko PMK, Jakarta. Hadir dalam sosialisasi ini seluruh Pejabat Eselon I, II, III, IV serta pegawai di lingkup Kemenko PMK.

Djangkung Sudjarwadi, selaku Narasumber yang juga berasal dari Kantor Pengadilan Pajak, memberikan paparan bahwa sesuai arahan Menko PMK kepada Sesmenko PMK Y.B Satya Sananugraha menunjuk Kepala Biro Umum Kemenko PMK Indah Suwarni untuk memberikan sosialisasi Tax Amnesty kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat eselon I,II,III, dan IV untuk melaporkan seluruh harta kekayaannya sebelum batas akhir penutupan Tax Amnesty tanggal 31 maret 2017. “Tax Amnesty itu merupakan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Djangkung.

Sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 bahwa setiap ASN mempunyai kewajiban kode perilaku dan kode etik untuk selalu melaksanakan tugasnya, tunduk dan taat terhadap perundang-undangan di wilayah NKRI. Maka dari itu, hari ini menjadi komitmen Kemenko PMK untuk memulai aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk memberikan contoh pada Kementerian/Lembaga dibawah naungan Kemenko PMK, melalui pelaksanaan Tax Amnesty  untuk seluruh ASN maupun Pejabat di lingkungan Kemenko PMK sesuai dengan birokrasi yang dicanangkan Presiden.
Saat ini Indonesia berada pada peringkat No. 1  di dunia yang mampu menyukseskan program Tax Amnesty . Dengan mengisi Tax Amnesty dan laporan SPT serta mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat maka sudah melaksanakan bukti nyata GNRM yang patut dicontoh K/L di bawah Kemenko PMK. (Ris/Wah)

 

Categories: