Oleh humas2 on February 16, 2017

Jakarta (16/02)--- Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hari ini mengikuti Sarasehan mengenai Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tanggal 16-17 Februari 2017, bertempat di Royal Hotel Kuningan, Jakarta.

Berangkat dari meluasnya berita hoax hingga radikalisasi di media sosial, Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius, menyampaikan alasan diadakannya acara ini. Selanjutnya, Menko Polhukam Wiranto memberikan keynote speech terkait dengan propaganda di media sosial yang merupakan ancaman baru di Indonesia.

Saat ini banyak upaya-upaya propaganda menyesatkan yang sengaja dibuat oleh oknum-okum tertentu dan Presiden telah membuat satgas khusus terkait dengan propaganda di media sosial, yaitu Satgas Provokasi, Agitasi, dan Propaganda. “Propaganda dilawan dengan opini, dengan kebenaran-kebenaran faktual, menelusuri sumber isu, operasi yustisi (oknum-okum yang melakukan tindakan ditindak), sumber-sumber yang menampung propaganda diberhentikan. Tugas kita adalah bagaimana berita hoax ini diredam. Dan ini tugas kita bersama,” ujar Wiranto. Setelah keynote speech, seluruh peserta bersama narasumber mendeklarasikan ‘Gerakan Cerdas Nasional Pencegahan Propaganda Melalui Berita dan Konten Hoax Bernuansa Radikalisme dan Terorisme.’  Acara lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi. 

Pembicara pertama adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Niken Widiastuti, yang berbicara mengenai Strategi Komunikasi Dalam Menghadapi Radikalisme. Menurutnya, Pers merupakan pilar keempat dalam negara, setelah aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai bagian dari Pers masa kini, media sosial saat ini marak digunakan sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan atas nama suku, etnis, ras, dan kelompok. Problematika yang ada sekarang ini adalah penggunaan medsos melalui hoax, hate speech, radikalisme, intoleransi, falsifikasi, provokasi, meresahkan masyarakat, memicu emosional masyarakat, mengancam NKRI, hingga mereduksi trust kepada Pemerintah.

Hoax sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu untuk mempengaruhi opini publik, juga untuk kepentingan pribadi/golongan. Tindak lanjutnya adalah warga atau masyarakat perlu melek media digital untuk deradikalisasi, menumbuhkan nasionalisme, kesadaran pluaralisme, menjalin perdamaian dan kerukunan antarumat, membangun informasi media sosial.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo,  selaku pembicara kedua berbicara mengenai Strategi Komunikasi dan Diseminasi Informasi dalam Menangkal Hoax, Radikalisme, dan Eskstremisme. Menurutnya, hoax muncul karena adanya gerakan berideologi radikal/ekstrem yang anti Pancasila, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat, adanya kegelisahan dengan perubahan baru dan perbaikan sistem yang dibawa Pemerintahan Jokowi-JK, serta adanya kompetisi tak berkesudahan sejak Pilpres 2014. Eko berharap, penanggulangan terorisme dapat dikerjakan bersama antar K/L. 

Pembicara terakhir dalam diskusi sesi ini adalah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Abdul Rahman Kadir. Dia berbicara terkait dengan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme dan Upaya Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga. Menurutnya, dunia maya digunakan sebagai alat penyebaran paham dan rekrutmen anggota (propaganda), hoax menjadi strategi kelompok radikal dalam menghasut dan meradikalisasi pengguna dunia maya.

Terkait hal ini, BNPT menciptakan Pusat Media Damai (PMD), yaitu salah satu unit kerja milik BNPT yang bertugas merespon segala bentuk kampanye non damai di dunia maya dan melakukan kampanye damai dan positif di dunia maya dalam menjalankan tugasnya.

Setelah ishoma, diskusi kedua dilanjutkan dan dimoderatori oleh Alois Wisnu Wardhana, Staf Khusus Kantor Staf Presiden. Dimulai oleh Brigadir Jenderal Hamidin, Direktur Pencegahan Deputi I BNPT yang membahas home grown to global terrorism. Hamidin menjelaskan proses radikalisasi yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia hingga Malaysia dan Filipina.

Pembicara kedua adalah Iwan Gardono Sujatmiko dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Iwan berbicara terkait dengan tren terorisme. Menurutnya, pembuatan jejaring online yang berguna bagi generasi muda yang berada di "hulu" dalam memerangi radikalisme negara (BNPT, Kominfo, Badan Siber, TNI/Polri, BIN) perlu diintegrasikan dalam satu grand strategy untuk melawan fitnah, kebencian, dan provokasi. 

Dalam mencegah terorisme, negara sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi BNPT dengan lembaga negara, program pendistribusian e-book yang diharapkan dapat mengalahkan propaganda pro terorisme, cyber patrol, sanksi denda untuk memperbesar efek jera, serta tindakan tegas aparat keamanan di online yang berdampak ke online.

Imam Wahyudi, Anggota Dewan Pers, sekaligus pembicara terakhir hari ini, membawakan materi tentang Media Pers Profesional dan Hoax. Media online kita saat ini menurutnya memiliki kecenderungan memburu 'klik', ditambah masyarakat kita yang memiliki kebiasaan tidak mau mencari kebenarannya terlebih dulu, melainkan langsung men-share, maka kemudian berita hoax tersebut menjadi viral di tengah masyarakat. Dia juga menjelaskan prinsip-prinsip kebebasan pers yang saat ini kerap dilanggar oleh media mainstream. (olv)

 

Categories: