Oleh humas on November 15, 2019

Foto : 

  • Puput Mutiara

Tangerang Selatan (14/11) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mendorong multipihak untuk saling berkolaborasi dalam pembangunan manusia yang inklusif.

Sekitar 120 orang perwakilan 11 kementerian/lembaga, 6 pemerintah daerah, serta 30 organisasi masyarakat berkumpul mendiskusikan pembangunan manusia inklusif selama 2 hari, dari tanggal 14-15 November 2019. Isu yang dibahas ialah terkait pembangunan manusia inklusif terutama pada kelompok adat, disabilitas, anak, penghayat kepercayaan dan agama minoritas, konflik sosial dan kelompok rentan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi menekankan bahwa pembangunan dengan pendekatan inklusi yaitu bagaimana menciptakan proses pelibatan penuh kelompok termarginalkan dengan tidak ada satupun kelompok yang ditinggalkan dalam pembangunan.

"Upaya pembangunan inklusif tidak hanya terfokus pada pencapaian indikator pembangunan manusia sebagai capaian, melainkan juga terkait upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada satupun kelompok di dalam masyarakat yang mengalami keterbatasan akses layanan publik," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa agenda pembangunan 5 tahun ke depan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia. Sinergi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga,  kebijakan dan regulasi, serta penanganan disparitas antar wilayah dalam berbagai aspek pembangunan perlu terus ditingkatkan.

"Forum ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya baik antar K/L maupun pemerintah daerah. Tujuan kegiatannya ialah untuk mendorong pelembagaan inisiatif pembangunan inklusif melalui kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing. Diperlukan indikator keberhasilan pembangunan inklusi, membuat aturan baru belum tentu jadi solusi. Untuk itu diperlukan adanya program inovasi yang digagas dalam Forum ini" tutur Sonny.

Lebih lanjut, ia pun mendorong sinergi dan kolaborasi multipihak dalam merumuskan upaya dan langkah konkret pembangunan inklusif di tingkat nasional, daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas masyarakat.

Guna menyukseskan program pembangunan manusia inklusif, ada dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat. Pun di samping itu diharapkan pemerintah daerah/pusat mempunyai program yang dapat menjangkau serta bisa mendata kaum minoritas berdasarkan kebutuhan.

Sedangkan, untuk mengukur sejauhmana perkembangan keberhasilan pembangunan manusia inklusif, hal paling utama yang perlu dilakukan dan sangat dibutuhkan ialah kelengkapan data.

"Kita harus punya data yang lengkap dan tercatat dengan baik di Dukcapil. Jadi di Dukcapil itu dalam form untuk Kartu Keluarga harus tercatat dengan baik dan dapat diidentifikasikan apakah dia termasuk dalam kelompok minoritas atau tidak," jelas Sonny.

Lebih lanjut, apabila data sudah tercatat dengan baik maka langkah selanjutnya dilakukan pemetaan. Dilihat berdasarkan capaian pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain.

Hasil kegiatan rembuk lintas pihak ini, diharapkan dapat menjadi masukan untuk  menajamkan dokumen RPJMN 2020-2025 dan Renstra Kementerian/Lembaga maupun arah kebijakan dan program yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan.

"Dalam forum rembuk lintas pihak ini juga dirumuskan rencana tindak lanjut antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil terhadap isu-isu strategis yang dibahas," tandas Sonny.

Di sela-sela rangkaian forum juga dipaparkan tentang pembangunan manusia inklusif dalam rancangan  RPJMN 2020-2025 dan rancangan RAN HAM 2020-2025 oleh Kemenkumham. Praktik baik disampaikan oleh CSO tentang Isu Masyarakat Adat - Mendorong pengakuan Desa Adat; Isu Konflik Sosial dan Kelompok Rentan - Memasukan isu konflik sosial dan kelompok rentan sebagai target RANHAM, Isu Penghayat dan Agama Minoritas - Perluasan implementasi pendidikan penghayat; Isu Anak - Memasukan anak kelompok rentan ke dalam rancangan RPJMN, Pemenuhan Hak Anak di LPKA dalam Rancangan Teknoktratik KemenkumHam.

Selain itu ditayangkan film dokumenter "EMPU" mengenai kelompok marjinal di Nusa Tenggara Timur, Klaten, dan Banyumas. Pemutaran film lainnya yaitu tentang Kisah Inklusi dari Tambora.

Kategori: 

Reporter: 

  • Puput Mutiara