Oleh humas2 on June 14, 2017

Jakarta (14/06)--- Kemenko PMK terus mendorong upaya percepatan realisasi penyaluran Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Sementara salah satu tugas Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia yang berada di bawah Koordinasi Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK adalah memastikan isu strategis yang dilaksanakan K/L teknis khususnya yang terkait dengan tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan, dapat terimplementasi dengan baik, sesuai dengan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Setelah menggelar rakor sebelumnya di akhir Mei 2017 lalu, hari ini Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menggelar rapat tindak lanjut Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di lt.4 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rapat tindak lanjut dihadiri oleh Staf Ahli Kemenko PMK bidang SDGs, Ghafur Akbar Dharma Putra; para asisten deputi di lingkungan Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK; Jajaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Kemensos; Perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Perwakilan Bank Pemerintah.

Rapat tindak lanjut hari ini juga mengagendakan Penyiapan langkah antisipasi atas keterlambatan proses penyaluran bantuan berkenaan perubahan mekanisme penyaluran dari tunai menjadi non tunai. Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, yang memimpin rapat pagi ini kembali memaparkan bahwa Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) akan diberikan kepada 30.000 lanjut usia yang masing-masing akan menerima Rp200 ribu per bulan di 34 provinsi, 418 Kabupaten/Kota, 1.531 Kecamatan dan 4.492 Desa. Kriteria penerima ASLUT adalah lanjut usia berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi bedridden atau sakit menahun terlantar (bergantung pada bantuan orang lain atau pendamping), tidak tinggal bersama keluarga dan tidak berpenghasilan tetap.

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) diberikan kepada 22.500 penyandang disabilitas berat yang masing-masing akan menerima Rp300 ribu per bulan bulan di 34 Provinsi, 366 Kabupaten/Kota, 4.407 Kecamatan. Kriteria penerima ASPDB adalah penyandang disabilitas berat berusia 2 hingga 59 tahun, disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, dan hidup bersama keluarga miskin. Hingga 20 April 2017 Program ASLUT dan ASPDB Tahun 2017 dipersiapkan untuk disalurkan secara non tunai khususnya dari lembaga keuangan. Bantuan non tunai yang rencananya akan menyasar 52.500 Penerima Manfaat dengan waktu penyaluran selama 10 bulan dan terbagi dalam tiga periode penyaluran yaitu bulan April, Agustus, dan Oktober.

Direktorat Rehabilitasi Sosial dalam paparannya menjelaskan tahapan program asistensi sosial ini, mulai dari pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan hingga pelaporan serta monitoring. Selain itu, Direktorat Rehsos juga menetapkan ketentuan untuk tenaga pendamping penerima ASPDB dan ASLUT, salah satunya yaitu melakukan kunjungan rumah dan memastikan bahwa penerima bantuan memanfaatkannya dengan baik dan tertuang dalam laporan berkala yang mereka buat. Para penerima ASPDB dan ASLUT nantinya juga akan menerima Kartu Monitor Program yang di dalamnya memuat nomor identitas penerima bantuan, nama lengkap, alamat rumah, serta nomor rekening. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)