Oleh humas on September 24, 2018

Jakarta (24/9) --- Dalam rangka evaluasi pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tentang pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental (PDM) / orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia, Ade Rustama, membuka rapat tindak lanjut evaluasi implementasi MoU-PKS pencegahan dan penanganan pemasungan bagi PRM/ODGJ. Rapat ini berlangsung diruang rapat lt.4, Kemenko PMK, Jakarta.

Dalam pembukaannya, Ade menjelaskan bahwa sebelumnya telah ditandatangi nota Kesepahaman/MoU Pencegahan dan Penanganan Pemasungan PDM/ODGJ oleh Kemsos, Kemkes, Kemdagri, Polri dan BPJS Kesehatan, pada tanggal 09 Januari 2017. Selanjutnya diadakan perjanjian Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Pemasungan PDM/ODGJ oleh Kemsos, Kemkes, Kemdagri, Polri dan BPJS Kesehatan, tertanggal 05 Juni 2017.

Terdapat gagasan program “Gerakan Stop Pemasungan 2019” hal ini didasari fakta bahwa 58.000 orang pernah mengalami pemasungan. Respon Pemerintah juga diperlukan berkenaan dengan berbagai kondisi faktual yang dialami khususnya oleh keluarga disabilitas yang memiliki disabilitas mental berupa keputusasaan keluarga, tidak ada jaminan dalam keberlanjutan layanan, dan akses layanan yang dirasa masih minim.

“Rakor ini merupakan bagian dari KSP yang dilakukan pada identifikasi masalah, rumusan kebijakan dan monitoring evaluasi sehingga mendapatkan hasil apakah diperlukan rekomendasi baru terkait dengan penanganan disabilitas mental atau orang dengan gangguan kejiwaaan,” jelas Ade.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pasca penandatanganan MoU yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan PKS diantaranya mengkoordinasikan dan menyinkronisasi program/kebijakan pemberdayaan disabilitas, mendorong  pengarusutamaan kebijakan pemerintah serta mendukung langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil oleh focal point dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti K/L dan organisasi penyandang disabilitas, mendorong implementasi upaya pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental/ orang dengan gangguan jiwa, edukasi dan informasi tentang program dan kegiatan dalam penanganan PDM/ODGJ oleh semua sektor dan evaluasi berkala implementasi  MoU dan PKS dimaksud.

Adapun mekanisme penanganan pemasungan adalah dengan adanya informasi pasung oleh masyarakat setempat, jaring kementerian sosial (KEMSOS), selanjutnya diinformasikan ke tim pusat Dinas Kesehatan, kemudian adanya gerakan oleh para pekerja sosial secara cepat dan tanggap. Setelah itu dilakukan asasmen cepat untuk mempertimbangkan upaya pembebasan pasung  kemudian disiapkan langkah – langkah selanjutnya apakah orang dalam gangguan jiwa atau disabilitas perlu perawatan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa atau bisa dilakukan dirumah dengan perawatan rawat jalan dan terjamin keberlangsungan obat serta melakukan treatment.

Dengan adanya Rakor lanjut evaluasi dan implementasi MoU – PKS dan penanganan pemasunngan bagi PDM / ODJG dapat mengurangi kasus pemasungan dan melindungi PDM / ODJG dengan melakukan pendekatan keluarga serta memberikan jaminan kesehatan yang optimal agar memperoleh kesembuhan dan kesejahteraan . Ade juga mengharapkan agar masing-masing pihak yang terkait dapat mengembangkan regulasi yang sudah ada agar dapat saling menguatkan didalam khusunya didalam konteks pencegahan dan penanganan pasung.