Oleh humas2 on April 10, 2017

Jakarta (10/04)--- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, membuka dan memimpin breakfast meeting terkait pembahasan pencegahan penempatan TKI non-prosedural, pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang dan pornografi, bertempat di Hotel Millenium, Jakarta.

Maraknya Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan juga meningkatnya kasus kekerasan/pelecehan seksual oleh/terhadap anak di bawah umur sebagai akibat tayangan bermuatan pornografi di berbagai media cetak, online dan media sosial yang terjadi akhir-akhir ini menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Sujatmiko menjelaskan salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprosedural) dengan modus operandi antara lain haji, umroh, dan penempatan buruh migran, begitupun dengan kekerasan seksual pada anak dan perempuan.  “Kekerasan pada anak dan perempuan semakin banyak terjadi padahal hukuman sudah diterapkan seperti hukuman kebiri dan lain-lain,” ujar Sujatmiko. “Kita sepakat di level Eselon I ini dapat merapihkan upaya pencegahan di masing-masing K/L yang sudah dilakukan selama ini untuk disatukan dengan yang lainnya dalam penanganan hukum dan rahabilitasi bagi korban.” lanjut Sujatmiko.

Sujatmiko mengharapkan dengan adanya pertemuan kali ini semakin banyak diadakan kerjasama dengan internasional terkait TPPO dan pornografi. “ Saya yakin kita dapat bekerjasama dengan iInternasional seperti halnya IOM, dan saya yakin dengan komitmen yang tinggi kita dapat menyelesaikan ini khususnya dalam penanganan TPPO dan Pornografi.” Hadir dalam acara ini perwakilan dari KPAI, Kemnaker, BNP2TKI, Kemlu, Menko Polhukam, Imigrasi serta beberapa K/L lainnya. (ris)