Oleh humas2 on May 02, 2017

Jakarta (02/05) — Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, pada Kedeputian bidang Pemberdayaan MAsyarakat, Desa, dan Kawasan, kemenko PMK, Widjanarko Setyawan, pagi ini memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait pembangunan kawasan Tambora, di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta. Di awal pengantarnya, Wijanarko menjelaskan akibat letusan dahsyat Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1819 lalu, menjadikan kawasan Gunung Tambora menjadi salah satu wilayah Geopark yang di dalamnya terdapat Danau Kawah Motitoi. Ketinggian Gunung Tambora pada awalnya sekitar 4.200 meter, kemudian akibat letusan pada tahun 1819 lalu berkurang menjadi 2.851 meter dan menyisakan kaldera dengan diameter tujuh kilometer di kedalaman 1.200 meter. 

Di kawasan itu juga terdapat berbagai jenis burung dan situs arkeologi di Desa Pancasila Kecamatan Pekat, Kab Bima, NTB. Kawasan Geopark sebelumnya diketahui merupakan kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi yang mengajak masyarakat di sekitarnya berperan serta melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya. 

Pada kesempatan ini, Widjanarko mengharapkan agar prioritas pembangunan daerah di Tambora diarahkan untuk memberdayakan kapasitas masyarakat yang  dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan perempuan, membangun dan mengelola Geopark serta mempromosikan dan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah.  “Dalam membangun visi dan misi untuk mengelola Geopark harus diintergrasikan dalam berbagai sektor untuk mendorong K/L lain demi persiapan yang lebih strategis,” ujarnya lagi.

Hadir dalam rakor ini perwakilan dari K/L di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Esdm, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Agraria dan Tata Ruang, kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPT dan beberapa perwakilan K/L lainnya. (ris)