Oleh humasnew on October 11, 2018

Palangkaraya (11/10)—Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran, memandu diskusi sesi pertama rapat koordinasi nasional mengenai Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rakor diselenggara di Swiss-belhotel Danum, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis pagi (11/10). 

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO) Tingkat Nasional dan Daerah Tahun 2018 mengambil tema “Working Together in Harmony – Bekerja Bersama dalam Harmoni untuk Sinergitas Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. 

Rakornas diawali sambutan Wakil Gubernur Provinsi Kalteng dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Walikota Palangkaraya, dan Para pejabat K/L dan OPD terkait. Secara resmi rakornas dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembise, dan dilanjutkan serangkaian seremoni seperti tarian-tarian daerah, menyanyikan bersama lagu Three Ends dan Tarian Manasai. 

Dari hasil evaluasi kelembagaan PPTPPO Tahun 2018, Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, Vennetia R. Danes, menyampaikan pada peserta rakornas dari Kab/Kota dan Provinsi yang hadir untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang mengingat masih 61 % daerah belum memiliki RAD. 

Hadir pula sebagai narasumber, Sri Utami, Kasubdit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang melalui GT PPTPPO Provinsi Kabupaten/Kota, sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019. 

Sementara itu, Bambang Catur, mewakili Ditjen Imigrasi Kemenkumham, menyatakan bahwa telah dilakukan upaya-upaya penegakan hukum salah satunya dengan menunda penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai PMI Nonprosedural. 

Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi nasional ini dapat meningkatkan kembali komitmen dan penyamaan pemahaman dan gerak GT PPTPPO tingkat pusat, provinsi, dan Kab/Kota dalam pencegahan dan penanganan TPPO, tersedianya informasi tentang trend data kasus TPPO, masalah dan upaya-upaya yang sudah dilakukan pada periode 2015-2018 di berbagai tingkatan, serta tersedianya masukan strategis untuk penajaman, arah kebijakan, dan sinergitas program dan kegiatan PPTPPO untuk rencana aksi nasional periode selanjutnya. 

Rapat koordinasi nasional diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10-12 Oktober 2018, dengan dihadiri 500 peserta yang terdiri atas Anggota GT PPTPPO Tingkat Pusat, Ketua GT PPTPPO Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota serta para Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), LSM, dan para akademisi.

Categories: