Oleh humas2 on June 11, 2017

Jakarta (09/05)--- Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, siang hingga sore ini menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut penyusunan Peraturan Pelaksana sesuai mandat Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rakor dibuka langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni; dan dihadiri oleh seluruh Perwakilan dari Setkab, Setneg, Kemdagri, Kemkum HAM, Kemsos, Kemdikbud, KemPPN/Bappenas, Kemkes, Kemenpan/RB, Kemkeu, KemenPU-Pera, Staf Ahli Menko PMK bidang SDGs, serta jajaran di Kedeputian II Kemenko PMK.

UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memasuki tahun kedua tetapi nyatanya belum semua sektor dan stakeholders  memahami substansi Undang-Undang itu. Maka,  dinilai perlu untuk segera melakukan penyusunan peraturan pelaksana, perencanaan, dan penganggaran untuk mengakomodasi kebutuhan implementasi UU No. 8 Tahun 2016. “Rakor hari ini juga untuk mendengarkan tindak lanjut pembahasan hasil pemetaan Bappenas mengenai Peraturan Pelaksana yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” papar Choesni dalam pembukaan rakor. “Kami juga mengingatkan K/L yang hadir hari ini tentang perlunya segera menyusun peraturan pelaksana, perencanaan, dan penganggaran serta membahas lebih lanjut kesiapan K/L dalam melaksanakan amanah Undang-undang No.8/2016 ini.”

Sejauh ini, implementasi UU No.8/2018 telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos). Terdapat tujuh Peraturan Pemerintah yang antara lain tentang Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan; Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; Pekerjaan dan pemberian insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas; dan Insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas. Sementara Peraturan Presiden yang sudah ada mengharuskan untuk menyiapkan organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagaimana disebutkan dalam UU No.8/2016 pada pasal 134. Peraturan Presiden juga menetapkan syarat dan tata cara pemberian pengharagaan kepada para penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai pasal 141. Kemudian, Permensos menyatakan tentang penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas atau sesuai pasal 121.

UU No.8/2016 ini sendiri sesungguhnya menyimpan sejumlah isu strategis yang dimulai dari kewajiban negara yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah (terdapat dalam 61 pasal); Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas dan paling lama terbentuk tiga tahun sejak UU diundangkan (4 pasal); Kartu Penyandang Disabilitas (3 Pasal); Bahasa Isyarat sebagai Bahasa resmi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu /wicara) (4 Pasal); dan 18 tanggungjawab utama Kementerian/Pemda yang wajib dilaksanakan yaitu Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, Politik, Keagamaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan pariwisata, Kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan publik, Perlindungan bencana, Habilitasi dan rehabilitasi, Pendataan, Berekspresi dan kominfo, Pelibatan masyarakat, Kewarganegaraan, Perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi), dan subjek hukum. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)