Oleh humas2 on February 16, 2017

Jakarta (16/02)--- Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas pada 17 Maret tahun 2016 lalu dan mengingat urgensi ditetapkannya Peraturan Pelaksana, kemudian telah dilakukan pula advokasi kebijakan di setiap K/L yang ada agar sejalan dengan amanah UU itu, Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi tadi menggelar Rakor Tindak Lanjut Implementasi UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Pada rakor sebelumnya tertanggal 9 November 2016, Tenaga Ahli dari Flinders University Asutralia, Caroline Ellison, telah berbagi pengalaman praktis mengenai Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Australia dan telah disampaikan pula informasi hasil analisis ketentuan KND dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 oleh Pokja Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hasil analisis meliputi bentuk lembaga, tugas, fungsi, dasar pembentukan, batas waktu pembentukan KND. Maka, melalui rakor hari ini kemudian disepakati tentang tindak lanjut usulan kelembagaan mengenai pembentukan KND dan membahas pula konsep draf Rancangan Perpres tentang KND. Kalau sudah terbentuk, KND nanti bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden (Pasal 132). KND memiliki tenggat waktu pembentukan hingga tiga tahun sejak UU Penyandang Disabilitas disahkan pada Maret 2016 lalu.

Rakor yang dibuka dan dipimpin oleh Staf Ahli Menko PMK bidang SDGs, Ghafur Akbar Dharma Putra, dan dihadiri oleh para perwakilan K/L terkait ini menghadirkan Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajar Nursyamsi, sebagai Nara sumber. Dalam paparannya, Fajar menyampaikan berbagai masukan ketika suatu Undang-undang mengamanahkan pembentukan suatu lembaga negara baru. “KND terbentuk karena memang ada urgensi, amanah Undang-undang sudah pasti, negara juga menyatakan komitmen internasionalnya, dan kasus diskriminasi serta isu multisektor juga semakin marak. Berikutnya adalah membahas dua pokok masalah pembentukan lembaga negara baru yaitu tata kelola kelembagaan dan kebutuhan anggaran,” kata Fajar dalam pengantarnya.

Jika sudah terbentuk, KND menurut Fajar akan terlebih dulu menyusun agenda implementasi UU tentang Peyandang Disabilitas dan merencanakan pula berbagai penelitian. Untuk kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, KND akan melakukan pemantauan lapangan, menerima pengaduan masyarakat, penilaian kerja pemerintah, dan memberikan laporan kepada presiden serta publik. “Untuk kerja edukasi, KND akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menindaklanjuti pula pengaduan masyarakat yang sudah diterima, mediasi masalah, dan memberikan rujukan untuk langkah penyelesaian masalah,” papar Fajar. “KND sebagai lembaga negara juga harus punya kewenangan yang kuat dan sudah harus ditetapkan melalui Perpres-nya.”

Untuk anggaran, Fajar memberikan masukan kalau KND sebagai wakil negara yang akan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas se-tanah air, perlu anggaran yang jumlahnya melebihi Komnas HAM dan tidak lebih dari Lembaga Ombudsman. “Bisa sekitar Rp93 miliar sampai Rp136 miliar,” tandas Fajar lagi. Adapun potensi pemasukan dana dari negara, lanjut Fajar, KND akan memperolehnya dari hibah lembaga internasional; dunia usaha lewat program tanggung jawab korporasinya; atau bahkan dari kemampuan wirausaha penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghasilan sendiri. (sumber: Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK)