Oleh humas2 on April 13, 2017

Jakarta (13/04)—Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireun di Provinsi Aceh. Rakor yang bertempat  di lantai 3 Kemenko PMK turut dihadiri oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPN; Perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kementerian PPA, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenag , dan Kemendesa PDTT.

Agenda rakor kali ini adalah paparan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi  oleh BNPB dan paparan dari masing-masing K/L. Dalam pengantarnya, Yan ingin dari masing-masing K/L untuk memaparkan tentang rencana aksi yang disusun pemerintah. “Saya ingin mengetahui dari masing-masing K/L apa rencana aksi yang sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan dan kendala apa saja yang ditemui, ”ujar Yan.

BNPB dalam papaannya mengungkapkan telah menyusun rencana aksi saat darurat terjadi bencana, BNPB beserta Pemda mendampingi Kemenko PMK turun ke lapangan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan di lapangan. Serta terdapat 5 (lima) sector kebutuhan dan pembiayaan yaitu: Permukiman, infrastruktur, Sosial, Ekonomi Produktif, dan Lintas Sektor. Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lainnya (masyarakat, dunia usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah) yang dialokasikan pada setiap sektor/sub sektor.

Dari hasil paparan dari masing-masing K/L dapat disimpulkan bahwa rencana aksi Rehab Rekon Pidie sudah ada peran dari masing-masing K/L  yang sudah ditetapkan. Sehingga tujuan utama rehab rekon dapat terwujud dengan harapan makin cepat makin bagus. (fin)