Oleh humas on March 17, 2017

Jakarta (17/03)— Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan The ASEAN Senior Labour Officials’ Retreat. Bertempat di ruang rapat utama lt. 7 gedung Kemenko PMK, rakor dihadiri oleh jajaran Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri Kemenko PMK, Kemlu, Kemnakertrans, Kemsos, BNP2TKI, Kemkes, dan pejabat terkait lainnya. Rapat ini dilakukan guna membahas finalisasi ASEAN instrument on the protection and promotion of the right migran workers.  Terdapat dua agenda pada rapat ini, yang pertama penyampaian hasil sidang SOCA ke-22 dan ASCC ke-17 terkait pembahasan instrumen perlindungan pekerja Migran di ASEAN dan selanjutnya menyusun posisi Indonesia dalam sepuluh pending articles dalam instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN.

Dalam pengantarnya, Sujatmiko mengatakan bahwa tenaga kerja  di luar negeri masih banyak yang harus dilindungi dan di bantu. Pada pertemuan ASCC ke-17 di Kota Iloilo, Filipina, awal Maret lalu, Sujatmiko selaku Ketua Delegasi RI menegaskan posisi Indonesia dan kepentingannya selaku negara pengirim tenaga buruh migran dengan jumlah paling banyak di ASEAN. Dalam ASEAN Instrument on the Promotion and Protection of Migrant Workers, Indonesia menginginkan adanya hukum yang mengikat terkait perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya. "Sehingga, tidak hanya Indonesia tetapi para pekerja migran se-ASEAN dapat perlindungan pada tingkatan terbaik," kata Sujatmiko lagi.

Aspek perlindungan yang akan diperjuangkan Indonesia dalam The ASEAN Senior Labour Officials’ Retreat  di Brocay Filipina tanggal 20-21 Maret 2017 itu antara lain jaminan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak yang tinggal di negara tempat orang tuanya bekerja sebagai buruh migran, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas layanan bantuan hukum ketika buruh migran terkena kasus hukum yang biasanya berupa perselisihan perjanjian kerja, dan sebagainya. (fin/IN)

Categories: