Oleh humas2 on April 18, 2017

Jakarta (17/04) --- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Awal Subandar, memimpin rapat koordinasi terkait pembahasan dasar hukum percepatan pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).  Bertempat di lantai 6 kantor Kemenko PMK rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari Setkab, Kemendesa PDTT, Kemenpar, dan Kemendagri. 

"Rakor ini merupakan upaya percepatan capaian program prioritas nasional dalam RPJM 2015-2019 khususnya peningkatan keterkaitan desa-kota melalui penguatan 39 pusat pertumbuhan kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN)," terang Awal dalam pengatar rakor.  

Selanjut, Awal memaparkan tentang perkembangan pembangunan KPPN. Saat ini telah tercatat rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) 17 KPPN tahun 2016 telah tersusun. Kementerian/Lembaga juga telah di koordinasikan untuk melakukan intervensi pembangunan di KPPN 2016, dan yang terakhir beberapa KPPN sudah memiliki Peraturan Bupati penetapan kawasan perdesaan.

Dalam rapat ini awal juga mengatakan bahwa ingin membuat dasar hukum yang kuat agar KPPN dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan RPJM. “Saya sangat menginginkan membuatkan dasar hukum yang kuat agar KL mau mengisi di KPPN”, kata awal. Rapat dilanjutkan dengan diskusi dan berbagai masukan dari masing-masing hadirin.

Categories: