Oleh humas2 on March 13, 2017

Jakarta (13/03)--- Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Manggesa, membuka dan memimpin rapat  koordinasi (Rakor) perceparan relokasi mandiri dan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi pengungsi Sinabung di ruang rapat lt. 6 gedung Kemenko PMK. 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejauh ini terus mendorong K/L agar segera merealisasikan relokasi. Dalam pertemuan sebelumnya didapatkan kesimpulan antara lain Mempercepat verifikasi dan penentuan bentuk tindakan untuk optimalisasi lahan yang telah tersedia di Siosar; K/L berkewajiban membantu menyelesaikan masalah pengungsi Sinabung yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, diluar yang menjadi tanggung jawab Pemkab Karo; dan Perlunya perbaikan posko pengungsi sebelum huntara selesai dibangun. 

Dalam kesempatan ini, Yan menjelaskan bahwa penetapan status lahan Hutan Lindung Siosar seluas 975 Ha untuk Lahan Tapak Rumah dan Lahan Usaha tani untuk para pengungsi yang  mencapai 1.310 KK, pengungsi tersebut  dari 3 Desa (Mardinding, Sigaranggarang dan Suka Nalu serta Dusun Lau Kawar) sebanyak1.089 KK, ditambah Data Susulan Tahap II 221 KK. Total Huntara yang perlu dibangun sebanyak 926 KK, Pembangunan Tahap I 348 KK dan Tahap II 578 KK. Secara simultan Pemerindah Daerah mencari dan Menyediakan Lahan Huntara Tahap II untuk 578 KK.

“Data-data dan bahan-bahan yang sudah dipegang informasinya diharapkan tidak berbeda karena akan menjadi bahan untuk RTM dan ini pun harus ada payung hukumnya yang bisa melindungi kebijakan-kebijakan baru diluar kebijakan yang lama," kata Yan lagi. Hadir dalam rakor antara lain BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan  Badan Pertahanan Negara. (ris)