Oleh humas2 on February 14, 2017

Jakarta (14/02)--- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sujatmiko,  memimpin rakor terkait percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)  di ruang rapat utama Lt.7, Gd.Kemenko PMK, Jakarta.

“Tujuan rakor ini guna mengkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PUG pada Kementerian dan Lembaga (K/L),  merencanakan percepatan PUG di segala bidang khususnya bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik, rencana Integrasi Program Pelaksanaan PUG di daerah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemantauan capaian kinerja motor penggerak PPRG di pusat tahun 2016 serta rencana tindak lanjut,” terang Sujatmiko.

Dalam rakor ini di jelaskan dukungan dalam tataran kebijakan maupun aspek legalitas antara lain : Tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengarahkan pembangunan manusia menuju keseimbangan/ kesetaraan capaian laki-laki dan perempuan, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender  dalam pembangunan nasional, RPJPN 2005-2025 : menetapkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional (RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 : Strategi PUG dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan), Stranas percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Tahun 2012-2014, UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Menurut Sujatmiko,  capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia  cenderung meningkat, IPM Indonesia peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN, dengan nilai capaian 68,43 tertinggi Singapura (90,13)  dan terendah Myanmar (52,35), IPM  meningkat dari  66,53 pada tahun 2010 menjadi 68,98 pada tahun 2014, dan menjadi 69,55 tahun 2015, dengan IPM 68.98, Pembangunan Manusia Indonesia mencapai level sedang dan berada pada peringat 110 dari 188 Negara (IPM rata-rata dunia 71.05, laporan HDR Tahun 2015).

“Ibu Menko ingin proyeksi atau target IPG, IKG dan IDG tahun 2017-2019 dihitung, guna melihat tercapai atau tidaknya pencapaian dan saya berharap lebih sering  diadakan rapat guna menggerakan program pembangunan responsif gender (PPRG),” kata Sujatmiko.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Ris/Far)