Oleh humas2 on April 06, 2017

Cilacap (6/04/) –Kab Cilacap sebagai daerah asal TKI, menempati urutan teratas di Propinsi Jawa Tengah dan menduduki urutan kelima secara nasional yang penduduknya bekerja sebagai TKI di luar negeri. Sesuai Nawacita, Negara berkomitmen hadir dalam melindungi warga negaranya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain memulangkan TKI bermasalah dari seluruh negara, membahas RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengganti UU No. 39 Tahun 2004, dan melaksanakan Perbaikan Tata Kelola Layanan TKI. Demikian diungkapkan oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko. “Rakor ini harus memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI, melalui perbaikan tata kelola layanan TKI,” katanya lagi.

Rakor yang dilaksanakan di Hotel Fave, Kab Cilacap ini, dibuka oleh Bupati Cilacap, Tatto S Pamuji. Rakor ini terselenggara atas kerjasama Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Peserta yang hadir sekitar 150 peserta perwakilan dari SKPD terkait, Aparat Kecamatan/kelurahan, Lembaga Pendidikan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha/swasta, penyelenggara penempatan, dan masyarakat sipil.

Terdapat lima Narasumber dalam sesi diskusi dan pemaparan dalam rakor ini antara lain Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK; Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kab Cilacap, Kabid PAP BNP2TKI, Imigrasi Kab.Cilacap, Ketua Buruh Migran Cilacap. Rakor bertujuan untuk mengoordinasikan perbaikan tata kelola layanan TKI, mendorong para pemangku kepentingan dalam penempatan TKI secara legal dan aman, meningkatkan kompetensi calon TKI, mendorong pemberdayaan TKI Purna, dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hasil dari rakor diharapkan tata kelola layanan TKI di Kab Cilacap dapat terlaksana dengan baik,TKI dapat terlayani secara cepat dan aman, berangkat bekerja melalui prosedur yang benar, TKI terhindar dari TPPO, dan bagi yang tidak ingin kembali bekerja ke luar negeri akan diberikan program pemberdayaan. (sumber: Asdep PP/Deputi VI)