Oleh humas2 on February 17, 2017

Jakarta (17/02)-- Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Eka Putri memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) tentang 'Penguatan Pendidikan Pancasila di Satuan Pendidikan.' Rapat dilaksanakan di kantor Kemenko PMK, Jakarta dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kemdikbud dan organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn di Jakarta. 

Femmy, dalam pengantar rapat menjelaskan bahwa kurikulum 2013 dalam tiga tahun ini di setiap jenjang pendidikan sekolah sebenarnya telah mengandung materi dan kompetensi Pendidikan Pancasila. Namun, khusus untuk tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Pancasila belum mencerminkan jati dirinya, sementara di tingkat sekolah menengah Pendidikan dasar negara ini dinilai belum fokus. Presiden Joko Widodo dalam ratas tentang Pemantapan Pancasila pada 19 Desember 2016 lalu menekankan pentingnya arti Pancasila bagi pola pikir, sikap mental, gaya hidup, dan perilaku nyata keseharian.

Menurut Femmy, maraknya kasus korupsi yang terjadi dan diketahui sebagai biang keladi menurunnya daya saing bangsa. Budaya korupsi hadir karena memang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih belum efektif dalam keseharian bangsa ini. Maka, sektor pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan mengatasi budaya korupsi dan menjadikan Bangsa Indonesia menjadi jiwa-jiwa yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Pada rakornis hari ini kami terus meminta dan menampung berbagai masukan semoga apa yang nanti kita susun dan buat bersama semakin sempurna. Pancasila kita harapkan semakin membumi,” papar Femmy. Rakor teknis pagi ini turut mendengarkan pula masukan dari Cendikiawan Muda dan Pengamat Politik, Yudi Latief. Pendidikan Pancasila menurutnya merupakan pendidikan moral publik asli Indonesia yang peran dan fungsinya adalah sebagai alat pemersatu bangsa, terlepas dari apapun agama yang dianut. 

“Kemajemukan yang dimiliki Indonesia itu unik dan sudah berlangsung sangat lama. Bangsa ini langgeng dalam kebersamaan karena memang kode moral publik milik Pancasila itu digunakan oleh warganya. Kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Jerman, kedua negara itu saja masih tergagap-gagap dengan keberagaman apalagi dengan kedatangan arus imigran. Jadi kenapa harus meninggalkan Pancasila? Kalau sekarang terjadi upaya memecah belah, itu karena memang kita sudah lama mulai meninggalkan makna dan nilai moral dalam Pancasila,” kata Yudi dalam pengantarnya.

Yudi menyebut juga kalau Pancasila di dunia pendidikan memang harus peka terhadap perkembangan jaman. Perkembangan masif sosial media misalnya, dapat dimanfaatkan untuk membiasakan generasi muda akan pemahaman dan praktik Pancasila. “Sebagai induk dari pendidikan karakter bangsa, Pancasila juga harus merembes ke mata pelajaran lain seperti matematika, sains, dan sebagainya. Harus dapat merembes pula ke lingkungan sekolah bahkan orang tua anak didik di rumah. Pancasila bukan pelajaran hafalan tetapi harus lebih banyak dipraktikkan, kalau sudah di perguruan tinggi mungkin baru dapat disampaikan secara teoritis keilmuan,” kata Yudi lagi. (IN)

 

Categories: