Oleh humas2 on April 17, 2017

Jakarta (17/04)--- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, membuka dan memimpin rapat koordinasi pengendalian postur anggaran pendidikan tahun 2018 di ruang rapat lt.3, Kemenko PMK. Rapat ini dimaksudkan unutk menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat peripurna pada tanggal 4 april 2017 tentang desain belanja tahun 2018.

Menurut Agus, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) bidang pendidikan tahun 2018 meliputi pendidikan vokasional dan peningkatan kualitas guru. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penyusunan RKP 2018 adalah perkuatan pelaksanaan kebijakan “Money Follow Program”. “Total Anggaran Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 2.080,5T,  anggaran pendidikan 20% sebesar Rp. 416,1T dengan transfer daerah Rp.258,4T atau 64,5% dari anggaran pendidikan,” terang Agus.

Menurut Agus, baseline perencanaan anggran tahun 2018 sama seperti anggaran 2017 yang memfokuskan pada pengawasan yang ketat terhadap transfer ke daerah. Sebab dari total 20% anggaran pendidikan, transfer ke daerah mencapai 64,5%. Pengawasan tersebut difokuskan pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)pendidikan fisik, Bantuan Opersional Sekolah (BOS), transfer daerah untuk tunjungan guru, dan dana alokasi umum (DAU) non fisik. Terkait dengan DAK pendidikan fisik, menurut Agus, pelopran pemanfaatan DAK sangat rendah, untuk itu perlu pemantauan pusat terkait dengan pelaporan pemanfaatan daerah. Adapun jumlah total DAK pendidikan fisik dari tahun 2003 – 2017 mencapai Rp. 98,5 triliun.

Sementara itu terkait dengan dana BOS, menurut Agus, prioritas utama penggunaan/pemanfaatn BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. Penyaluran BOS juga perlu perbaikan, sehingga tidak ada lagi keterlambatan penyaluran sebab dana BOS merupakan hak siswa yang include di dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Permasalahan lainya adalah transfer daerah untuk tunjangan guru, menurut Agus, permasalahan tersebut harus diurut dari hulunya, yaitu soal pengangkatan guru. Pengangkatan guru  harus dengan ketentuan UU No. 14/2005 dan ketentuan rasio guru dan siswa telah diatur pada PP No. 74/2008.  Dalam hal ini pemdalah yang bertugas  mengendalikan rasio guru dan siswa, serta rasio dosen dan mahasiswa menjadi dasar dalam proses perencanaan kebutuhan guru dan dosen. Diperlukan perubahan kebijakan dan penyiapan landasan hukum yang memadai untuk mendorong pengelolaan guru sebagai tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Agus berharap agar nantinya kita semua dapat mempersiapkan semuanya untuk rapat tingkat menteri akhir bulan ini, realokasinya bisa direalisasikan atau tidak nanti akan dibahas dirapat itu yang penting semua bahan dan data sudah kita siapkan. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Bappenas, Kemdikbud, Kemristekdikti, Kemkes,Kemnkeu serta beberapa perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Categories: