Oleh humas on February 13, 2018

Jakarta (13/02) ---Dalam rangka menindaklanjuti rakor sebelumnya terkait surat dari Asosiasi UPK DAPM NKRI yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pagi ini Asisten Deputi  Pemberdayaan Masyarakat, Magdalena, menggelar rapat koordinasi pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan. Rakor ini bertempat di ruang rapat lt. 6 Gd. Kemenko PMK, Jakarta.

Dalam pembukaannya, Magdalena menjelaskan untuk mengurangi gejolak-gejolak dari masyarakat eks PNPM maka Pemerintah akan memberikan pemahaman-pemahaman terkait masyarakat eks PNPM yang nantinya akan dibina kembali oleh Kemendes. Dalam surat yang dilayangkan oleh Asosiasi UPK yang berisikan aspirasi-aspirasi serta beberapa permohonan untuk Pemerintah terutama Presiden terkait dana amanah diminta untuk ditindaklanjuti oleh UPK .Dana bergulir eks PNPM merupakan dana publik yang dimiliki masyarakat yang dikelola oleh UPK berdasarkan keputusan musyawarah antardesa yang diinisiasi oleh badan kerjasama antardesa.

Upaya pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat yang berasal dari PNPM Mandiri perdesaan akan tetap melaksanakan pada visi awal yakni penanggulangan kemiskinan dan diharapkan agar segera terselesaikan dan segera dapat terkirim jawaban untuk Asosiasi UPK. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemendes PDTT, Kemensos, Setneg, Kemkumham, Bappenas, serta beberapa perwakilan lainnya.(ris)