Oleh humas on November 06, 2018

Jakarta (06/11) – Menindaklanjuti rakor pelaporan bantuan operasional sekolah (BOS) di Satuan Pendidikan yang telah dilaksanakan pada 15 Oktober lalu, Kemenko PMK menggelar rakor penerapan aplikasi RKAS untuk pelaporan penggunaan dana BOS di kantor Kemenko PMK Jakarta. 

Asisten Deputi Bidang PAUD, Diknas dan Dikmas Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri yang memimpin rakor mengatakan, hasil monitoring ditemukan sejumlah hambatan diantaranya, tidak ada bagian di dinas pendidikan provinsi yang menangani satuan pendidikan dasar. Tidak ada pula anggaran untuk monitoring atau untuk menyelesaikan masalah terkait pengaduan dana BOS dari kabupaten/kota yang jauh dari provinsi (rentang kendali jauh). Perlu ada juga sinkronisasi pelaporan dana BOS satuan pendidikan dasar. 

Selama ini pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS dilakukan dengan mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; melakukan evaluasi setiap tahun; dan menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan :  RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun; RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah; RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; serta RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah    memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Femmy berharap dalam rakor kali ini para peserta dapat memberikan masukan khususnya terkait penyederhanaan pelaporan dana BOS di satuan pendidikan dasar. Termasuk memberikan masukan landasan hukum yang digunakan terkait pelaporan dana BOS.

Categories: