Oleh humas on November 13, 2017

Bukit Tinggi (13/11) --- Asisten Deputi (Asdep) Nilai dan Kreativitas Budaya, Kemenko PMK, Iwan Eka Setiawan, mewakili Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Nyoman Shuida, senin pagi membuka dan memimpin rapat koordinasi pembangunan karakter dan peneguhan jati diri masyarakat berbasis budaya yang diselenggarakan di Bukittinggi, (Sumbar), rakor ini bertempat di Hotel Grand Rocky, Bukittinggi, Sumatera Barat. Diawali dengan tari-tarian nasional sebagai  pembuka dari SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi dan dilanjutkan paparan-paparan dari para narasumber diantaranya,Irwandi; Wakil Walikota Bukit TInggi, Kuat Prihatin Kasubdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Kebudayaan Kemendikbud RI; Sumarni, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar; Andar Indraa Sastra, Pakar Budaya Isi Padang Panjang; Iernida bagus, Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bukit Tinggi.

Tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk melakukan koordinasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemajuan Kebudayaan sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, melaksanakan Sosialisasi UU No.5 Tahun 2017 terutama pasal 32 tentang Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun Karakter bangsa serta memperoleh informasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Bukitinggi. Landasan Hukum Kebudayaan terdapat pada undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 (untuk warisan budaya bendawi) dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 (untuk warisan budaya tak benda).  Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, telah disahkan dalam paripurna DPR RI pada 27 April 2017 dan telah diundangkan pada 24 Mei 2017.

Dalam UU No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa dalam Pasal 32 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningaktkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan Internasional. Objek pemajuan Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. “Terdapat 10 Objek pemenuhan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional" Ujar Kuat Prihatin.

Rakor dibuka oleh Wakil Walikota Bukit Tinggi Irwandi. Irwandi menyambut baik kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari UU No.5 jTahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, apalagi pada bulan Desember 2017 nanti Kota Bukittinggi akan berusia 233 tahun, maka berbagai kegiatan terkait pemajuan kebudayaan dilakukan, seperti makan bajambah dan lomba silat tradisional. Irwandi melanjutkan di Kota Bukit Tinggi banyak dibangun bangunan penunjang jalannya pemerintahan, sebagian besar dari bangunan tersebut berasal dari kolonial Belanda yang dibangun dengan nilai dan cita rasa arsitektur yang tinggi. Hingga saat ini terdapat  24 bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan melalui Permenbudpar, sementara 42 bangunan cagar budaya juga telah ditetapkan melalui Perwako Kota Bukittinggi Tahun 2012 dan Adanya kelompok seni, sanggar seni, hasil karya serta adat dan nilai tradisi yang merupakan warisan budaya tak benda (intangible heritage).

Rakor kali ini dihadiri oleh Kedeputian Kebudayaan, Kementerian Koordinator bidang PMK; Direktorat Kesenian, Kemendikbud; Dinas pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sumatera Barat; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bukittinggi; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kota Bukittinggi; Para pakar Budaya; Ninik Mamak; cerdik pandai; komunitas budaya; pelaku budaya dan organisasi jasa pariwisata.

 

Categories: