Oleh humas2 on February 17, 2017

Jakarta (16/02)--- 18 tahun sudah berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Seiring berjalannya waktu pula, upaya menyejahterakan kaum lanjut usia (lansia) baik di dalam maupun luar negeri nyatanya memang terus mengikuti tren yang berlaku. Maka, segenap diskusi dan pembahasan sepakat menilai bahwa sudah waktunya regulasi tentang kesejahteraan lansia itu dievaluasi dan direvisi. Siang tadi, bertempat di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK, Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi untuk membahas lebih lanjut termasuk menjaring masukan bagi penyusunan naskah akademik untuk revisi Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Rakor dibuka langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai K/L terkait. Rakor siang ini juga mendengarkan masukan dari Penggiat Lansia dari Yayasan Swastisvarna, Adhi Santika. Dalam pengantarnya, Choesni mengatakan bahwa selain penyusunan naskah akademik revisi, Undang-undang No.13 Tahun 1998 ini juga direncanakan untuk dikaji mulai Maret 2017 nanti di daerah dengan jumlah lansia paling banyak di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Analisis hasil kajian lalu akan dibahas pada Juli 2017 dan lokakarya hasil kajian juga pada bulan yang sama.  

Terdapat beberapa catatan penting sebagai latar belakang untuk merevisi Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia antara lain penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan penduduk lanjut usia di masa yang akan datang, baik global maupun nasional; Tidak hanya masalah sosial, melainkan semua aspek kehidupan (ipoleksosbudhan); Lanjut usia ditempatkan sebagai subjek, daripada objek; Pergeseran paradigma: negatif ke positif; Pendekatan tidak hanya “pelayanan/bantuan/charity”, melainkan “right based approach”; Pendekatan “proses” siklus kehidupan sebagai upaya preventif, dan promotif (persiapan untuk mencapai masa lanjut usia yang sehat, aktif, dan produktif); Batasan-batasan perlu diperbaharui, sesuai konsep yang berlaku sesuai jamannya. misal potensial dan non potensial; Implementasi program kelanjutusiaan terkait dengan otonomi daerah –pengaturan kewenangan pusat dan daerah; Penguatan kelembagaan, berbasis keluarga/masyarakat, serta insititusi pemerintah; Penguatan pemberdayaan lanjut usia melalui dorongan berbagai pihak; dan Mengacu pada komitmen global (pembangunan global SDGs) maupun kelanjutusiaan.

Sementara menurut Adhi Santika, naskah akademik revisi Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia akan menjelaskan latar belakang yang antara lain meliputi Memahami isu dan implikasi penuaan penduduk; Persiapan proses penuaan produktif dan bermakna; dan Pengembangan infrastruktur nasional kelanjutusiaan dengan lingkungan yang mendukung; serta Pemberian layanan esensial. Penyusunan naskah akademik itu, lanjut Adhi, juga akan menggunakan sejumlah metode antara lain penelitian hukum yang mencakup yuridis normatif (sosiolegal) untuk mendapatkan data faktor non-hukum, metode studi pustaka, dan metode penelitian lainnya. (sumber: Kedeputian II Kemenko PMK)