Oleh humas2 on August 11, 2017

Jakarta (11/08) – Asisten Deputi (Asdep) bidang Pemberdayaan Desa, Herbert Siagian, siang ini membuka rapat koordinasi pemanfaatan index kesejahteraan rakyat (IkraR) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di ruang rapat lantai 6, Gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, serta beberapa perwakilan lainnya.

Tujuan pembangunan nasional menjadi latar belakang diadakannya rakor ini. “Sifat pembangunan ini antar lintas sektor, yang nantinya menggabungkan suatu metode tertentu guna mendapatkan angka rujukan untuk menganalisis pembangunan nasional," papar Herbert. 

Herbert melanjutkan, ukuran-ukuran kesejahteraan yang digunakan saat ini lebih bersifat sektoral dan tidak komprehensif yang lebih didominasi perspektif ekonomi yaitu mengukur kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang yang beredar dan tingkat investasi.

Adapun permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam IKraR ini adalah berbagai alat ukur keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kualitas kesejahteraan rakyat secara utuh, masih lebarnya gap kesenjangan, kurangnya ketersediaan dan kemudahan akses terhadap moral, proporsi pengeluaran untuk pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan wilayah timur Indonesia dan masih rendahnya pemerataan kualitas kesejahteraan rakyat.

Eko Putrantro selaku Tim perumus IKraR memberikan paparan bahwa K/L dibawah koordinasi Kemenko PMK mengindentifikasi K/L yang terkait dengan peningkatan/perbaikan indikator input yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat untuk selanjutnya diproses dan menjadi outcome.

Herbert berharap IKraR ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Pusat sudah tidak bisa masuk terlalu jauh lagi namun masih bisa membimbing Pemerintah Daerah untuk kemajuan Daerahnya," kata Herbert lagi. (ris)

 

Categories: