Oleh humas2 on October 16, 2017

Jakarta(16/10)--Guna mengetahui pencapaian mekanisme layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban kekerasan termasuk TPPO, hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menggelar rakor mekanisme layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban kekerasan termasuk TPPO. Rapat dilaksanakan di lt.6 Kemenko PMK dan dihadiri oleh Ketua Sub Gugus Tugas dari masing-masing K/L terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Kesehatan;Kemenkumham; BNP2TKI; serta K/L lainnya.

Pada pengantar rapatnya, Sujatmiko menjelaskan fokus dari rakor ini secara khusus membahas terkait layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan dan TPPO. Beberapa layanan yang masih menjadi  permasalahan antara lain kurangnya anggaran yang memadai pada K/L guna penanganan korban kekerasan termasuk TPPO; Belum jelasnya alokasi anggaran di masing-masing daerah untuk mendukung penanganan TPPO; Belum ada kepastian jaminan kesehatan bagi korban TPPO termasuk visum dalam konteks BPJS kesehatan; dan masih ada kebijakan yang menolak korban TPPO jika yang bersangkutan bukan penduduk setempat.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian PP dan PA, Vennetia R Danes, selaku pimpinan dari rapat ini mengutarakan, untuk menangani permasalahan ini diperlukan keterlibatan dari semua pihak baik dari pihak pemerintahan maupun non-pemerintah untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan termasuk TPPO.

Sementara itu, Ketua Sub Gugus Tugas PTPPO bidang Rehabilitasi Kesehatan dari Kemenkes, menyampaikan paparan terkait penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) Tahun 2015-2019. Upaya Promotif dan preventif juga dilakukan untuk mengurangi tindak kekerasan dan TPPO. untuk pencegahan Kemenkes telah menyiapkan buku pedoman KIA bagi ibu hamil sampai anak usia tujuh Tahun, Buku Rapor Kesehatanku untuk remaja, Edukasi tentang Reproduksi, serta Edukasi Pemeriksaan Kesehatan TKI. 

Menanggapi apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini, Sujatmiko meminta masukan dan tanggapan dari K/L Gugus Tugas PPTPPO. Beberapa tanggapan pada rakor hari ini mengenai rujukan korban TPPO serta mekanisme penanganan korban TPPO. Sujatmiko menghimbau agar Sub Gugus Tugas PTPPO melakukan peningkatan koordinasi dan sinergi, untuk saling bertukar informasi mengenai daerah-daerah yang belum ditangani. Di akhir rakor, Sujatmiko berharap agar masing masing Ketua Sub GT TPPO menindaklanjuti bahasan dalam rakor ini di masing-masing K/L-nya. "Jadikan spirit kita ini spirit untuk membantu orang," tutup Sujatmiko mengakhiri. (fin)