Oleh humas2 on January 27, 2017

Jakarta (26/01)- Asisten Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Kedeputian bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Arif Darmasyah Adisaputra, memimpin rapat koordinasi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis siang.

Arif mengungkapkan tujuan rakor ini di antaranya pertama,untuk menyamakan persepsi diantara stake holder terkain dengan program survey nasional kerukunan umat bergama di Indonesia. Kedua, sebagai ajuan program kerukunan umat beragama (KUB) oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerukanan umat Bergama di Indonesia. Ketiga, sebagai upaya untuk optimalisasi hasil indeks KUB. “Kita semua  menyadari bahwa keberadaan indeks KUB selama ini belum digunakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada indeks kerukunan umat beragama di Indonesia mengalami peningkatan. Indeks kerukunan umat beragama (KUB) tahun 2016 adalah 75,47 persen. Hasil survei nasional ini naik 0,12 poin jika dibandingkan dengan indeks KUB tahun 2015 sekaligus menunjukan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia cukup tinggi. Di sisi lain, kasus kerukunan umat Bergama di Indonesia didominasi oleh kasus konflik pendirian rumah agama. Jika dipetakan berdasarkan hasil survei Balitbang Diklat Kementerian Agama bahwa secara peta wilayah untuk daerah Indonesia Barat didominasi konflik pendirian gereja. Untuk  wilayah Indonesia bagian timur didominasi kasus pendirian masjid. “Indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Semoga ke depan, survei yang dilakukan semakin akurat dalam memotret kehidupan beragama di Indonesia,” harap Arif lagi.

Hasil kajian Balitbang Diklat Kemenag  ini  berdasarkan survei yang dilakukan  mengukur tiga indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Selain itu, hasil survei juga menemukan hubungan positif antara keterlibatan tokoh agama dan organisasi keagamaan dengan kerukunan umat beragama. Survei ini juga memotret bahwa indeks kerukunan responden yang aktif dalam organisasi sosial maupun keagamaan lebih tinggi dibanding yang tidak terlibat aktif.

Selain indeks kerukunan, hasil kajian Balitbang Diklat Kemenag menyebutkan bahwa penyebab ketidakrukunan umat beragama dipengaruhi oleh faktor agama dan faktor non agama. faktor agama misalnya terkait polemik izin pendirian rumah ibadah, metode penyiaran agama, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Faktor agama lainnya yang ikut mempengaruhi adalah penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, serta pengamalan agama yang tektualis. Sedangkan faktor non agama di antaranya karena adanya kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, dan konflik sosial dan budaya. (yn)

 

 

Categories: