Oleh humas2 on June 12, 2017

Jakarta (12/06)--Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, pagi ini memimpin rapat koordinasi (rakor) Akreditasi pada Satuan Pendidikan Dasar di ruang rapat lantai 3 Kemenko PMK, Jakarta. Tujuan diadakannya rakor pada hari ini adalah untuk memastikan tercapainya persentase SMP berakreditasi minimal B pada tahun 2017 sebesar 74,8 persen, dan memastikan persentase/jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi sesuai standar Nasional pendidikan mencapai target RPJMN 2019. "Bicara soal akreditasi, pasti berkaitan dengan upaya memastikan mutu pada satuan pendidikan. Baik dari ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga pengajar, kurikulum, hingga masalah pendanaan," jelas Agus saat membuka rakor.

Berdasarkan data APBN 2017, baseline tahun 2014 persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B adalah sebesar 62,5 persen. Sedangkan menurut paparan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, persentasi sekolah yang terakreditasi minimal B hingga tahun 2016 adalah sebesar 65.5 persen untuk tingkat SD; 72,8 persen untuk tingkat SMP; dan 68 persen untuk tingkat SMA. Total keseluruhan sekolah yang telah diakreditasi pada tahun 2016 sebanyak 187.672 sekolah atau sekitar 73,4 persen yang terdiri dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SLB.

Untuk mencapai persentase/jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi sesuai standar Nasional pendidikan berdasarkan target RPJMN 2019, ada beberapa usulan yang disampaikan pada rakor kali ini terkait arah kebijakan dan perbaikan pelaksanaan akreditasi di Indonesia. Beberapa usulan itu misalnya kebijakan perbaikan tata kelola akreditasi melalui peningkatan peran ekosistem penjaminan mutu pendidikan dalam peningkatan akreditasi, dan penggunaan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai basis data utama untuk menjadi acuan dalam proses akreditasi. Selain itu, diperlukan pula pengkajian ulang delapan standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai instrumen penilaian dalam akreditasi sehingga diperoleh standar mana yang paling dominan berkontribusi pada kualitas pendidikan.

Pada kesempatan ini, disampaikan pula strategi penentuan sekolah terakreditasi oleh ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Abdul Mu'ti, serta paparan mengenai kebijakan fasilitas akreditasi satuan pendidikan dasar oleh perwakilan dari Kemdikbud. Program akreditasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap.

Di akhir rakor, Agus memberikan arahan agar pada tahun 2018 nanti, kemenag dapat mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan partisipasi madrasah di bawah koordinasinya untuk melakukan akreditasi agar dapat mencapai target pada RPJMN 2019. "Saya harapkan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan dasar ini harus dijalankan dengan benar dan sebaik-baiknya, bukan hanya sebagai formalitas saja," tutup Agus.

Hadir pada rakor ini perwakilan dari Kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian PPN/Bappenas; BAN S/M; dan beberapa pegawai di lingkup Kemenko PMK. (rhm)

Categories: