Oleh humas on May 28, 2018

Jakarta (28/5)--Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, pagi ini kembali membuka rapat koordinasi untuk memantau perkembangan penyusunan RPP turunan dari Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, dalam kesempatan ini Choesni juga mendorong percepatan penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun. Rakor berlangsung di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK.

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia, Kemenko PMK, Ade Rustama mengatakan, hingga saat ini perkembangan perkembangan penyusunan RPP sesuai Amanat UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat  4 RPP sudah berjalan. KemenPAN/Bappenas  dalam RPP ini bertugas memprakarsai Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; KemenkumHAM memprakarsai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum; Kemensos untuk masalah kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; dan KemenPUPR untuk Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Untuk mempercepat penyusunan RPP dalam kesimpulan rapat terdapat dua strategi percepatan penyusunan RPP yaitu pertama, berupa pendekatan lintas sektoral antar K/L terkait. Masing-masing K/L ini diminta untuk melakukan inisiasi sesuai bidang kerja da ijin pemprakarsanya. Kedua, terkait dengan RPP Insentif dan Konsensi, Kemenko PMK dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendaliannya (KSP) akan melakukan pertemuan informal dengan K/L terkait dan adanya keterlibatan dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Diharapkan dari 4 RPP yang sudah berjalan agar diteruskan agar dapat selesai dengan tepat waktu. Hadir dalam kesempatan ini KSP, Kemsos, Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenaker, dan Organisasi Penyandang Disabilitas.