Oleh humas on October 10, 2019

Foto : 

  • Deputi 7

Badung (9/10) -- Dalam rangkaian kunjungan kerja di Badung, Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi memberikan pembekalan tentang Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.

Pembekalan diberikan dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Sosial.

Di hadapan para peserta, Sonny menyampaikan peran kunci pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam mendukung pembangunan SDM unggul dengan mendorong fungsi sosial, advokasi kebijakan, fasilitasi forum musyawarah, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyuluh sosial dan TKS juga diminta berperan sebagai verifikator dan validator data penerima manfaat, agen revolusi mental, mentor dan mediator pemerintah dengan masyarakat.

"Hal ini sebagai upaya untuk menghadapi dampak revolusi induatri 4.0 serta tantangan di masa yang akan datang dimana diprediksi pada tahun 2045 jumlah penduduk dengan usia lansia diperkirakan meningkat 3 kali lipat dari tahun ini, sehingga diperlukan arah kebijakan baru serta SDM yang unggul," ujar Sonny.

Menurutnya, ada lima kriteria SDM unggul yaitu memiliki intelegensia yang tinggi, fisik yang sehat, sejahtera (punya kemauan dan kemampuan untuk bekerja), berkarakter dan berperilaku baik sesuai nilai-nilai Pancasila, dan dapat mengembangkan potensi diri.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta yang merupakan dosen jurusan kesejahteraan sosial mengeluhkan lulusan mereka belum dapat terserap secara optimal di pasar kerja. Menanggapi hal tersebut, Sonny meminta agar para akademisi bidang kesejahteraan sosial lebih proaktif mensosialisasikan apa peran ilmu kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

“Para pemangku kepentingan pembangunan mungkin banyak yang belum tahu apa peran kesos untuk mendukung berbagai aspek pembangunan. Tugas Anda semualah yang harus mendiseminasikan informasi tersebut dengan baik, sehingga pembuat kebijakan dan masyarakat tahu bahwa mereka membutuhkan para sarjana kesejahteraan sosial," tegas Sonny.

Untuk mengoptimalkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan  Kemenko PMK telah melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dan kunjungan lapangan untuk mensinergikan pendamping penyuluh termasuk penyuluh sosial dengan lokus desa.

Reporter: 

  • Deputi 7

Editor: 

  • Puput Mutiara