Oleh humas on June 16, 2017

Jakarta (14/06)--- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, yang didampingi oleh Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wahyuni Tri Indarti, memimpin rapat koordinasi tentang peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, di ruang rapat lt. 6 Kantor Kemenko PMK. Rapat yang dihadiri oleh Dewan KPPI, Kemendagri, BPS dan LIPI ini berfokus pada bahasan bagaimana cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.  “Pertemuan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana RUU pemilu sudah bisa meng-cover keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. Dalam kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Kemendagri dan KPPI untuk memberikan paparannya masing-masing," tutur Sujatmiko.

Sasaran RUU pemilu ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan dan meningkatkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di legislatif. Dalam hal ini Kemendagri menjadi Koordinator pemerintah yang di tunjuk langsung oleh presiden dalam RUU pemilu. Dalam paparannya Kemendagri mempunyai rekomendasi dalam mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif.  Yang pertama, diperlukannya dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kemudian yang ke dua, keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik agar diberi pembekalan secara makro hingga detail. Konsepsi geopilitik dan geostrategik. Pembekalan secara detail dilaksanakan melalui orientasi dan pendalaman tugas. Sementara dari Dewan KPPI mengatakan bahwa pemerintah memiliki andil yang sangat besar. “Menyambut tahun 2019 Kemendagri, Kemenko PMK, KemenPPA agar melakukan upgrading terhadap perempuan-perempuan calon, menjadi tanggung jawab semua eksekutif dan legislatif untuk mengkader perempuan dan menghindari dinasti politik," papar Dewan KPPI. KPPI dalam hal ini juga terus berkomitmen akan terus berjuang dengan sosialisasi-sosialisasi politik dan mengedukasi masyarakat. (fin)