Oleh humas on January 31, 2018

Jakarta (31/01) – Pemerintah telah bekerja serius dan bergotongroyong dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.  Sejak pertengahan Januari 2018, pemerintah telah mengirim satuan tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat.

“Memang pemerintah melalui K/L telah turun ke Asmat, namun semuannya masih bersifat parsial, untuk itu perlu koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat  Menteri Terbatas terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat.

Menurut Menko PMK, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antar kementerian, maka perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.  “Untuk itu rakortas hari ini akan membahas monitoring  dan evaluasi intervensi  penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk disana,”jelas Menko PMK.

Menko PMK juga mengungkapkan sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari yang lalu, telah dapat di identifikasi beberapa permasalahan dalam KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat. Sedikitnya terdapat 4 aspek permasalahn, yaitu; aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.

“Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan  koordinasi antara pemerintah provinsi dan kaputaen serta SDM yang kurang,” terang Menko PMK.

Atas permasalah tersebut, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat. Untuk jangka pendek pada  aspek kesehatan misalnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijaka agar ada penambahan dokter dan tenaga kesehata, pembuatan sumur artesis dan sumber energy, serta penambahan obat-obatan termasuk vaksi dan pemberian makanan tambahan.

“Adapun untuk kebijakan jangka menengah dan panjang di aspek kesehatan adalah Memberikan reward kepada dokter atau tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal dan Peningkatan pendampingan dalam edukasi, tata kelola, dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan,” terang Menko PMK.

Sementara itu, lanjut Menko PMK, pada aspek social, kebijakan jangka pendeknya adalah melibatkan tokoh agama dalam penyuluhan atau sosialisasi hidup bersih dan sehat. Untuk jangka menengahnya adalah pembangunan saraa dan prasarana pendidikan. Sedangkan kebijakan jangka panjangnya adalah Peningkatan keterlibatan tokoh agama dan Peningkatan edukasi dan pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat .

“Aspek infrastruktur juga menjadi fokus kita, untuk kebijakan jangka pendek harga BBM harus terjangkau dan satu harga serta perbaikan infrastruktur penunjang (rumah, sanitasi, fasilitas kesehatan). Jangka menengahnya adalah pembangunan jaringa komunikasi dan kebijakan jangka panjangnya berupa pembangunan rumah layak huni dan terjangkau, serta pembangunan sarana transportasi (darat, laut, udara) sesuai dengan kondisi alam,” jelas Menko PMK.

Mengenai tata kelola pemerintahan, Menko PMK melihat kebijakan jangka pendek yang harus dilaksanakan adalah pendampingan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Asmat . Untuk jangka menengahnya  harus ada evaluasi dana desa yang difokuskan pada kesehatan masyarakat. “Sedangkan untuk kebijakan jangka panjang pada aspek tata kelola pemerintah, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten agar tercipa good governance,” kata Menko PMK.

Turut hadir mengikuti Rakortas Tingkat Menteri , Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Menteri Sosial, Idrus Marham; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yambise; Plt. Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen KP,Kemen ESDM,  Kementan, TNI, Polri, dan KSP. (DAM)

Categories: