Oleh humas on May 15, 2018

Jakarta(15/5)-- Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi pernikahan dini dan menurunkan angka Kematian Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada pelayanan kesehatan yang tujuannya agar para perempuan memahami tentang kesehatan reproduksi dan anak memahami bahwa secara mental dan reproduksi pernikahan dini itu tidak baik. Pemerintah juga  terus memberikan sosialisasi dan edukasi melalui stake holder terkait. Sehubungan dengan hal itu,hari ini Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menindaklanjuti hasil rapat tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah dilaksanakan pada 30 April 2018 lalu.

Plh. Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra dalam pengantar rapatnya menjelaskan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak. Ghafur dalam kes empatan ini mengatakan bahwa angka perkawinan anak dengan usia kurang dari 18 tahun di Indonesia sebanyak 23%. Permasalahannya dikarenakan masyarakat hidup dalam kemiskinan. Untuk menyambut bonus demografi pada tahun yang akan datang pemerintah mesti benar-bener bekerja keras untuk menekan angka perkawinan anak dengan melakukan sinergi lintas sektor. “Kita harus bekera lebih keras lagi untuk meng gol kan ini”. Ucap Ghafur.

Saat ini usulan untuk menerbitkan Perppu belum final, karena Pemerintah masih menyiapkan berbagai kajian. Untuk mematangkan Perppu itu, diperlukan diskusi dengan K/L terkait, serta mendengarkan langsung suara dari masyarakat, serta melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah menunggu arahan dari KPPA untuk mengetahui bagaimana arah kedepannya.

Turut hadir dalam kesempatan ini Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani; Perwakilan dari K/L terkait seperti, Kantor Staf Presiden; Kementerian PPPA; BAPPENAS; Kemenag; Kemenkum HAM; serta Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil.