Oleh humas2 on August 23, 2017

Jakarta (23/08)--Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida siang ini memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) tingkat eselon I guna membahas pembentukan tim koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa di ruang rapat utama lt.7 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Hadir pada kesempatan ini perwakilan K/L terkait seperti Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, BPS, Kantor Staf Presiden, dan sebagainya.

Menurut Nyoman, pelaksanaan UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tahun ketiga ini sudah memperlihatkan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa dari adanya UU Desa ini. Hanya saja, besarnya dana yang berada di desa juga sangat mampu memancing penyalahgunaan dan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan UU Desa. "Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan keppres untuk membentuk tim koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa. Tim ini akan bekerja sama untuk dapat memastikan efektivitas penggunaan Dana desa yang dapat meratakan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan di desa," jelas Nyoman. Tambahnya lagi,

keberadaan tim koordinasi ini sangat penting dan relevan pada pemerintahan saat ini. Dengan demikian, penyempurnaan rancangan Keppres terkait pembentukan tim koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa ini sangat diperlukan untuk mendukung dan mengatur keberadaan tim koordinasi. Selain itu, Nyoman juga mengharapkan agar penyempurnaan rancangan Keppres ini dapat melibatkan seluruh K/L yang terkait dan mengakomodasi tim-tim yang sebelumnya sudah dibentuk terkait dana desa. "Rancangan Keppres ini harus segera dipastikan isi substansinya apakah telah sesuai dan dapat segera difinalisasikan. Rancangan Keppres ini mempunyai kekuatan yang kuat untuk mendorong pelaksanaan pembentukan tim koordinasi,"tutup Nyoman. Rakornis dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi terkait isi Rancangan Keppres yang dibuat. Rancangan keppres ini nantinya akan berisi hal-hal yang berkaitan dengan alokasi dan penyaluran dana desa, penggunaan dan pelaporan dana desa, serta pengelolaan keuangan desa. (rhm)

Categories: