Oleh humas2 on March 02, 2017

Jakarta (2/3) – Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK telah melaksanakan fungsi koordinasi, singkronisasi dan pengendalian (KSP) terkait dengan beredarnya buku bacaan umum anak-anak yang terindikasi ada unsur pornografi. Pemerintah, melalui Kemenko PMK juga menghimbau kepada masyarakat dan orang tua agar berhati-hati dalam membeli buku bacaan umum anak-anak yang mengandung unsure pornografi

“Menurut informasi awal, buku yang meresahkan masyarakat tersebut berjudul Aku Bisa Melindungi Diri, buku tersebut beredar pada bulan Oktober 2016. Buku yang ditulis oleh Fita Cakrawati dan diterbitkan oleh penerbit Tiga Ananda Solo terindikasi memuat unsur pornografi, khususnya dalam cerita Aku Belajar Mengendalikan Diri,” jelas Agus.

Buku tersebut, lanjut Agus, telah beredar di pasar sebanyak tiga ribu lima ratus (3.500) eksemplar dan telah terjual sebanyak 1.054 eksemplar. Buku tersebut beredar di enam area pemasaran yaitu: 1)  Jakarta( meliputi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan); 2) Jawa Barat (Bandung); 3) Jawa Tengah (Semarang); 4) Jawa Timur (Surabaya); 5) Sulawesi (Makassar); dan 6) Sumatera (Medan).

Buku yang memuat cerita tentang Aku Belajar Mengendalikan Diri memberikan informasi yang salah kepada anak usia dini sehingga termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Buku tersebut ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang ilmu pendidikan maupun ilmu psikologi sehingga substansi dan bahasa yang digunakan tidak sesuai untuk dibaca anak usia 5 - 9 tahun,”terang Agus.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Agus menjelaskan bahwa Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berkoordinasi dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kapuskurbuk) Balitbang Kemdikbud untuk menarik peredaran buku yang secara nyata telah meresahkan masyarakat. Kapuskurbuk menyampaikan bahwa penerbitan buku bacaan umum untuk anak usia dini tersebut tidak melalui penilaian kelayakan buku dari Kemdikbud, diterbitkan oleh penerbit swasta dan dijual bebas.

Hasil Koordinasi dan Singkroniasi juga diputuskan Kemdikbud akan membuat Surat Edaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang isinya mencegah pembelian buku oleh satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan menengah, yang tidak disahkan oleh Kemdikbud.

Sementara itu, dalam hal fungsi pengendaliannya, pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK telah melaksanakan fungsi pengendaliannya yaitu dengan menegur dan memberi  peringatan kepada  penerbit buku yang meresahkan tersebut.  “Penerbit telah mengakui ada kekhilafan dalam pengemasan materi buku sehingga isi materi menjadi tidak pantas untuk dibaca oleh anak-anak. Sebenarnya maksud dari penerbitan buku ini adalah untuk membantu para orangtua menjelaskan pada anak tentang melindungi diri dan memberikan pengetahuan dasar seksual kepada anak usia dini,”terang Agus.

Agus juga mengatakan bhwa penerbit akan menarik secara berangsur-angsur stok sisa penjualan dari peredaran mulai bulan Desember 2016 dan stok buku yang ada digudang akan dirajang atau dihancurkan begitu pula buku  yang ditarik dari peredaran akan dihancurkan. Selanjutnya penerbit akan menerima pengembalian buku yang telah dibeli dan sebagai kompensasinya penerbit akan mengganti dengan produk yang lain atau akan dikembalikan dalam bentuk uang.

Atas kejadian ini, Agus menghimbau kepada orangtua, dan masyarakat, sebagai lingkungan terdekat anak, untuk tidak membeli buku tersebut baik secara langsung maupun melalui media online. Bahkan jika memungkinkan, mengembalikan buku tersebut kepada penerbitnya. “Orangtua dan masyarakat harus berhati-hati dalam memilih dan membelikan buku bacaan yang tepat untuk anak sesuai dengan usianya.”

Agus juga meminta aparat penegak hukum untuk menginvestigasi penerbitan dan peredaran buku tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. serta meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama  untuk menyusun buku panduan bagi penulis, editor, dan penerbit  buku bacaan anak yang sesuai dengan norma dan budaya bangsa Indonesia. (ed.deni)