Oleh humas on August 09, 2018

Jakarta (09/09) --- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, pagi ini menghadiri Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang membangun birokrasi yang berdaya saing di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Agenda rapat hari ini di antaranya membahas penyusunan roadmap reformasi birokrasi.

Kepada jurnalis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, menyampaikan bahwa rapat ini dikhususkan untuk membicarakan bagaimana tim yang akan menyusun roadmap reformasi birokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Penyusunan Ini merupakan tugas pokok dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

Menko Polhukam menjelaskan hasil rapat pagi ini secara detail adalah akan adanya langkah-langkah birokrasi di Indonesia, terutama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

"ASN harus betul-betul mempunyai kualitas yang memadai sehingga bisa melaksanakan tugas secara efisien tetapi juga mempunyai kinerja yang baik sehingga ukuran-ukuran ini seperti masalah kinerja dan masalah penepatan harus diarahkan kepada ASN yang merupakan bagian dari pemersatu bangsa," ujar Menko Polhukam.

Lanjutnya, terkait masalah penggajian, nantinya Menteri Keuangan akan melakukan penyesuaian tunjangan-tunjangan.

"Tunjangan akan disederhanakan sehingga gaji para ASN sederhana tetapi jelas," tambah Menko Polhukam. 

Selanjutnya akan ada penyebaran ASN sebagai pemersatu bangsa yang sudah dimulai di akademi-akademi seperti  STAN, IPDN, dan sebagainya. Di dalam rapat ini, juga disinggung terkait rekruitmen tenaga-tenaga honorer. 

"Ketika dahulu para lulusannya dikembalikan ke daerah, mereka akan disebar secara cross, seperti contoh lulusan Jambi akan ditugaskan ke Papua dan begitu sebaliknya agar mereka merasa bahwa mereka bagian dari Indonesia, anak Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika," tambah Menko Polhukam.

Hadir dalam rapat ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri PANRB, Asman Abnur; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (*)

Categories: