Oleh humas on September 13, 2018

Medan (13/09) – Kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas pada tahun 2019 dan kualitas pendidikan menjadi tolak ukur dalam menyumbang pembangunan SDM. Demikian konklusi Rakor Evaluasi Mutu Pendidikan terkait Akreditasi S/M Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara.

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja (Asdep PMKB), Wijaya Kusumawardhana mengatakan, bahwa rakor ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat sebagai regulator dalam penyelenggaraan program dan fungsi manajemen, dan melaksanakan peran koordinasiserta evaluasi program akreditasi dan mutu pendidikan yang telah dilakukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M) dan Kemendikbud.

“Hasil analisis kami menunjukkan bahwa dalam hal pemenuhan administrasi Dapodik dan Akreditasi, satuan pendidikan hanya memenuhi sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan anggaran bantuan pemerintah, BOS, TPG tetapi belum kepada penjaminan mutu satuan pendidikan,” ujar Wijaya.

Dalam konteks Sumetara Utara, akreditasi SMK perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Potensi masalah dalam penjaminan mutu masih menjadi pekerjaan rumah, yang seharusnya data akreditasi menjadi acuan dalam memperbaiki sistem penjaminan mutu pendidikan. 

Sementara, Muhammad Yusro, Anggota BAN S/M Pusat menjelaskan bahwa anggaran akreditasi sudah menjadi tugas dan beban pemerintah pusat (APBN), sehingga hal-hal teknis tidak ditanggung oleh APBD. Hal ini ditegaskan melalui SE Mendagri Nomor 120/1185/Bangda tanggal 2 Maret 2018, menyatakan bahwa akreditasi bukan kewenangan pemerintah provinsi dan secara kelembagaan tidak menjadi bagian dari perangkat daerah. Dengan begitu, tidak ada intervensi dari pemerintah daerah dan lebih objektif dalam mengakreditasi sekolah. Dalam konteks internal, sekolah seharusnya menjalankan penjaminan mutu secara kontinu, bukan hanya pada saat akan ada akreditasi.

Secara nasional, capaian akreditasi tahun 2017 masih didominasi sekolah berakreditasi B sebanyak 54%. Untuk Sumatera Utara, pada tahun 2018 kuota sekolah yang akan diakreditasi 5.095 sekolah dari total 54.000 S/M, termasuk tertinggi nasional. Bahwa peran akreditasi akan semakin penting, karena akreditasi menjadi salah satu indikator mutu dan pertimbangan pemberian BOS dan tunjangan profesi guru.

Pemerintah ingin memotret mutu secara nasional, maka BAN S/M akan memprioritaskan sekolah/madrasah yang belum pernah diakreditasi, wajib divisitasi, sertifikat asesor lintas jenjang diberikan kepada asesor yang dilatih pada tahun 2018 (re-sertifikasi dan asesor baru) dan tersaring.

Akreditasi SMK untuk tahun 2018 mengalami perubahan dari sebelumnya yang berbasis program keahlian (PK) menjadi satuan pendidikan (SP). Namun nilai akreditasi SP dan PK tetap dirinci menurut delapan SNP.  Perubahan ini tidak menghapus nilai akreditasi PK. Saat ini, instrumen perubahan akreditasi SMK sedang dibahas, akhir September dapat di-SK-kan, dan bulan Oktober SMK sudah dapat divisitasi. (Kedeputian IV)

Categories: