Oleh humas on April 16, 2018

Batam (16/04) – Sebagai tindak lanjut rendahnya penyaluran dana desa dari Rekening kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, Kemenko PMK bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan menggelar Workshop Regional Percepatan Penyaluran Dana Desa 2018 Untuk Mendukung Padat Karya Tunai dan Penanganan Stunting di Kota Batam.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, memberikan keynote speech dan membuka tersebut. Seperti diketahui, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masih terhitung rendah. Per tanggal 13 April 2018, Dana Desa yang sudah tersalurkan ke rekening kas Desa baru mencapai Rp. 2,01 Trilyun dari 10,69 Trilyun yang telah ditransfer Pemerintah Pusat ke RKUD. “Untuk itu, kita berkumpul disini dalam rangka memberikan asistensi dan alternatif solusi kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat segera menyalurkan Dana Desa nya ke desa-desa yang sudah layak salur, dan membantu desa yang masih mengalami kendala penyusunan APBDes,” ujar Sonny.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten bisa saja belum menyalurkan ke desa karena syarat penyampaian APBDes belum dilakukan oleh Pemerintah Desa. Meski begitu, sebutnya, Pemda harus melakukan asistensi kepada desa. Untuk penyaluran dana desa Tahap 1 tidak perlu mewajibkan revisi APBDes yang memenuhi kriteria HOK 30% dalam kegiatan pembangunan desa. Revisi dapat dilakukan sambil berjalannya penyaluran Tahap 1, asalkan Pemerintah Desa sudah menyampaikan APBDes mereka.

Sonny menegaskan, bahwa pemenuhan HOK sebesar 30% merupakan ketentuanbagi kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa serta dihitung berdasarkan agregat dalam satu tahun anggaran, bukan per item kegiatan.“Padat karya ini ditujukan untuk warga masyarakat yang menganggur, setengah penganggur, miskin, dan yang mempunyai balita bermasalah gizi (stunting), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat; mengurangi angka gizi buruk; mengurangi kemiskinan; menggerakkan ekonomi desa; serta mengembangkan kawasan perdesaan” ungkapnya.

Pemerintah kabupaten mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan padat karya. Workshop kali ini diikuti 141 Kabupaten di wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat dengan unsur peserta dari Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten. Selain unsur Kabupaten, peran Camat dan juga para pendamping profesional serta APIP daerah juga memainkan peran yang penting dalam suksesnya padat karya tunai di desa.

Sebagai rangkaian kegiatan ini, peserta dari 141 kabupaten diberikan template mengenai tata cara revisi APBDes. Sehingga setelah workshop ini, pemerintah Kabupaten dapat segera melakukan percepatan penyaluran Dana Desa ke setiap Desa. Kegiatan yang difasilitasi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ini menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BPKP, Kantor Staf Presiden, dan TNP2K (sumber kedeputian VII)

Categories: