Oleh humas2 on May 10, 2017

Jakarta(10/05)—Menindaklanjuti rakor pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya pada tanggal 29 Maret 2017, hari ini Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, kembali menggelar rakor dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan K/L untuk mendukung pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat desa adat di Provinsi Bali. Rapat yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Kawasan Kemenko PMK, Nyoman Shuida, turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan dari Kementerian Desa PDTT.

Dalam pengantarnya, Shuida mengatakan pemilihan Bali sebagai contoh dalam terapan desa adat adalah karena provinsi ini banyak memiliki desa adat. Lebih lanjut, menurut Shuida, tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi dengan K/L terkait dengan pemberdayaan masyarakat adat di Bali. “Jadi dalam pertemuan ini, bagaimana kita melakukan sinkronasi dari program yang ada di masing-masing Kementerian atau Lembaga untuk pemberdayaan masyarakat adat di Bali," tutur Shuida.

Rakor kemudian dilanjutkan oleh AsdepPemberdayaan MAsyarakat, Magdalena, yang memaparkan mengenai peran dukungan dari K/L terhadap pemberdayaan masyarakat adat di Bali untuk peningkatan kapasitas desa adat yang ada di Bali. “Bagaimana upaya kita agar desa adat bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penguatan kapasitas mereka agar mereka bisa tetap mempertahankan aktivitasnya," ungkap Magdalena. Selain itu, lanjut Magdalena, dana desa yang mereka dapatkan nantinya agar mereka dapat membangun potensi yang ada di dalamnya.

Dari hasil diskusi dalam rakor kali ini, Magdalena berpesan agar masing-masing K/L dapat menginformasikan program yang ada di K/L dalam rakor yang melibatkan K/L terkait, Pemerintah Daerah Bali, serta masyarakat adat yang dihadirkan  pada tanggal 15 Juni mendatang. (fin)