Oleh humas on November 21, 2019

Foto : 

  • Deni Adam Malik

Jakarta (21/11) -- Asisten Deputi (Asdep) bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK, Ade Rustama memberikan sambutan pada Seminar Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Oria, Jakarta, Kamis Pagi (21/11).  Peringatan HDI sendiri jatuh setiap tanggal 3 Desember dan tahun ini peringatan HDI di Indonesia mengusung tema Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul.

Dalam sambutannya, Ade menyampaikan bahwa maksud dari tema peringatan HDI 2019 adalah berfokus pada kondisi yang memungkinkan dimasukkannya isu-isu disabilitas dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. " Tentu melalui peningkatan kebijakan partisipasi dan memungkinkan disabilitas sebagai SDM yang unggul," ujarnya. 

Tema tersebut, lanjut Ade,  juga menggambarkan semangat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak disabilitas untuk hidup setara yang dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan. 

Menurut Ade, saat ini jumlah penyandang disabilitas mencapai 21 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Besarnya populasi ini tentu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, atau sektor-sektor lainnya. Namun hasil kajian yang dilaksanakan oleh lembaga Semeru ditemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan pembangunan inklusi. Hambatan tersebut bukan hanya ditemui di level individunya, tetapi juga di masyarakat luas termasuk juga di lembaga-lembaga baik yang formal maupun informal.

"Namun disamping kendala dan hambatan ini sesungguhnya secara faktual ada hal yang cukup memberikan optimisme, yaitu adanya praktik-praktik baik terkait dengan pembangunan inklusi  untuk disabilitas baik di pelayanan sektor keuangan, sektor kesehatan, bahkan di perencanaan ada kegiatan inklusi berbasis Desa. Bukti dan pengalaman menunjukkan, ketika masyarakat inklusif diwujudkan tidak hanya disabilitas saja yang diberdayakan tetapi juga komunitas lainnya. Inilah urgensi dari pembangunan inklusi disabilitas," jelas Ade.

Menurut Ade, dilihat dari aspek kebijakan sesungguhnya sudah berada di jalur yang benar. Contohnya adalah telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. "Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk ke arah pembangunan inklusif disabilitas karena ini bisa menjadi payung hukum bagi rancangan induk pembangunan inklusif disabilitas," ujarnya.

Sementara pada aspek pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial, kata Ade, regulasinya sudah ditetapkan yaitu PP No.52 Tahun 2019. Langkah selanjutnya adalah bagaimana regulasi yang sudah ada ini dikontekstualisasikan ke level pembangunan di tingkat daerah yang terkoneksi dengan sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. "Melalui diskusi kecil ini, saya berharap isu-isu disabilitas dapat kita suarakan dan harapan terkait dengan tema, yaitu Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul dapat terwujud," kata Ade.

Erlia Rahmawati, Ketua Panitia Pelaksanaan Seminar dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan diselenggarakan seminar adalah untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan keberpihakan negara serta seluruh komponen masyarakat terhadap penyandang disabilitas serta terwujud partisipasi semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial penyandang disabilitas. 

"Tujuan lainnya adalah sebagai peneguh komitmen seluruh bangsa untuk membangun kepedulian bagi perwujudan kemandirian, kesetaraan, dan kesejahteraan penyandang disabilitas  serta mendorong upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program inklusif dan membangun masyarakat inklusi serta SDM disabilitas yang unggul," kata Erlia.

Seminar yang diikuti perwakilan dari Kemensos, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkes, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga terkait serta organisasi disabilitas menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Bappenas, organisasi disabilitas, dengan moderator dari Kantor Staf Presiden.

Reporter: 

  • Deni Adam Malik