Oleh humas2 on March 15, 2017

Jakarta (15/3) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pagi ini menggelar rapat koordinasi pembahasan capaian GN AKSA tahun 2016. Rakor yang berlangsung di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK ini dipimpin oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani. Hadir dalam rakor Kemen PP dan PA, Kominfo, Unit PP dan PA Bareskrim Polri, Kementerian Agama, Kemdikbud, dan K/L terkait lainnya. Dalam pembukaannya, Marwan menyatakan saat ini anak indonesia terancam oleh bahaya narkoba dan pornografi yang begitu masif. Tujuan diadakannya rakor ini antara lain finalisasi laporan tahun 2016 dan penyusunan program kegiatan GN AKSA 2017.

Program aksi Kementerian/Lembaga Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) berdasarkan INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) menginstruksikan kepada Para Menteri, Jaksa Agung, Ka Polri, Para Kepala LPNK, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Pada tahun 2016 beberapa capaian telah dibuat oleh GN AKSA antara lain Revisi kedua UU No 23 tahun 2002, penyusunan draft Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA), Pembentukan dinas PP dan PA di daerah; dan Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PT2A) dan hal lainnya. 

Salah satu capaian GN AKSA yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah Revisi kedua UU No 23 tahun 2002 yang dikenal dengan Perpu Kebiri. Sebagaimana diketahui, Presiden RI, Joko Widodo, pada 25 Mei telah mengumumkan secara resmi bahwa pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini telah dibahas secara intensif yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan pemimpin pejabat Eselon satu. 

Inti dari Perppu ini adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa, hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara; Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku; pemberian suntikan kebiri kimia paling lama dua tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok; pemberian chip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana itu. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, saat konferensi pers tentang terbitnya Perpu Kebiri, Penerbitan Perppu ini adalah demi menyelamatkan anak-anak dan perempuan indonesia dari kejahatan luar biasa. (Dwi)