Oleh humas2 on April 12, 2017

Dompu (12/4) –  Paradigma pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada paradigma holistik, tematik, integratif, dan spasial. Demikian disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Awal Subandar, dalam rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang diseleggarakan di Aula PKK, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (12/4). Rakor tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Dompu, Arifuddin.

“Pembangunan kawasan Perdesaan sesuai dengan Nawacita butir ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan,” terang Awal dalam pengantarnya. Selain itu, lanjut Awal, pembangunan kawasan perdesaan  merupakan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  dan hal ini sangat terbuka kesempatan bagi Daerah (desa dan kawasan perdesaan) untuk membangun wilayahnya secara lebih efektif dan optimal.

Diterangkannya, bahwa pembangunan kawasan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Membangun kawasan merupakan strategi untuk membangun desa sekaligus. “Pendekatan kawasan perdesaan diharapkan akan merubah pola pikir, agar kita berpikir lebih luas dalam satu kesatuan utuh pembangunan dari proses produksi hingga ke pemasaran, dari hulu hingga hilir,” harap Awal. Atas dasar itu, paradigma pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada paradigma holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Lebih jauh, Awal menerangkan bahwa Holistik-tematik, suatu program didekati dari berbagai sektor.  Program pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan perlu dikoordinasikan antar Kementerian/lembaga terkait yang memiliki program kegiatan di daerah.  Integratif bermakna satu program harus dilaksanakan dalam beragam kegiatan yang mendukung. Keterpaduan program kegiatan dari hulu ke hilir dari sisi produksi, sumberdaya, modal, sarana prasarana, fasilitas usaha, pemasaran dan kemitraan, teknologi dan sebagainya menjadi satu kesatuan pembangunan dan pemberdayaan kawasan perdesaan. Adapun pendekatan spasial mengharuskan program pembangunan diketahui detail lokasinya serta pemanfaatan tata ruangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin dalam sambutan pembukaannya  memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat yang telah menunjuk Dompu sebagai salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan nasional. “Adanya kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari status Kabupaten Dompu yang masuk dalam daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Dan kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi Dompu,” kata Arifuddin.

Setelah pelaksanaan rakor, rombongan dari Pusat berkesempatan meninjau sentral perkebunan jagung dan mengunjungi desa broadband di desa lanci jaya, kecamatan Manggelewa. Rakor sendiri diikuti oleh SKPD se Kab.Dompu serta para kepala desa lingkup kecamatan Manggelewa dan Kilo.(DAM)

Categories: