Oleh humas2 on July 03, 2017

Jakarta (03/07)--- Staf Ahli Bidang Kependudukan Kemenko PMK, Sonny Hary B Harmadi; bersama Staf Ahli Bidang UKM, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan Kemenko PMK, Sidqy Lego P Suyitno; pada tanggal 19 dan 20 Juni 2017 lalu melakukan kunjungan lapangan (monitoring) dan berdialog langsung dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui secara langsung tentang perkembangan pelaksanaan Program Kampung KB di dua kabuoaten di Sulawesi Selatan. Kunjungan kedua Staf Ahli Kemenko PMK itu dilaksanakan di tiga lokasi Kampung KB yang semuanya berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kampung KB Tamalate, Kel Kalegowa, Kec Somba Opu, Kab Gowa; Kampung KB Birjen, Desa Bili-Bili, Kec Bontomarannu, Kab Gowa; dan Kampung KB Tambayangan, Desa Pa’bentengan, Kec Marusu, Kab Maros. Kedua Staf Ahli didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Rini Riatika Djohari; Kabid Dalduk BKKBN Sulsel, Djalaluddin; Kepala OPD KB Gowa, Sofyan Daud dan jajarannya; dan Kabid Penggerakan OPD KB Kab Maros, Anwar Saing, beserta jajarannya.

Di setiap lokasi Kampung KB, Sonny dan Sidqy berdialog langsung dengan aparat desa, penyuluh KB, para kader dan pengurus Posyandu, serta penduduk desa. Dalam dialog diketahui bahwa Kampung KB masih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang didukung OPD KB saja, dan belum banyak menghasilkan integrasi program lintas sektoral. Dalam dialog dengan masyarakat di Kampung KB di Gowa diketahui bahwa angka pernikahan banyak terjadi pada usia remaja. Bahkan tidak sedikit yang masih menikah di bawah usia 16 tahun, melanggar batas usia minimal perkawinan, bahkan ditemukan ada seorang Ibu yang masih berusia 36 tahun tetapi sudah memiliki cucu. Masyarakat di Desa Bili-Bili mengeluhkan rendahnya kesejahteraan mereka karena terbatasnya pekerjaan akibat pendidikan yang rendah. Hal ini menjadi pemicu tingginya angka perkawinan di usia remaja. Sedangkan dari hasil diskusi dengan masyarakat di Maros diketahui bahwa masyarakat enggan ber-KB karena adanya berbagai isu negatif tentang kontrasepsi.

Sonny meminta aparat desa dan pejabat kabupaten agar membangun mekanisme komunikasi dan sistem pengaduan masyarakat yang efektif sehingga setiap permasalahan segera teratasi secara cepat. Selain itu, Sonny mengingatkan bahwa setiap Kampung KB harus memiliki data monografi dan kependudukan desa yang lengkap serta selalu dimutakhirkan. Kepada para penyuluh KB, Sonny berpesan agar mereka senantiasa melakukan penyuluhan secara persuasif bagi para pasangan usia subur disertai informasi yang lengkap sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman. Keikutsertaan ber-KB tidak hanya sekedar untuk membatasi kelahiran namun lebih dari itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, yang pada akhirnya dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Sedangkan Sidqy menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat dimana Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia perlu diberikan program-program ekonomi produktif agar terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dari hasil pertemuan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan diketahui bahwa pada dasarnya mereka mendukung penuh program Kampung KB karena yakin akan manfaatnya. Namun, mereka juga berharap agar Pemda lebih aktif melakukan integrasi program lintas sektoral didukung pihak BKKBN. Keikutsertaan KB saja dianggap tidak cukup tetapi harus diikuti pula dengan berbagai program lainnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan lokasi Kampung KB nampaknya perlu diseragamkan dengan kriteria desa/kampung yang dipilih merupakan wilayah yang masih tertinggal dan membutuhkan berbagai program guna peningkatan kualitas dan kapabilitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, Kemenko PMK senantiasa melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk memastikan bahwa program Kampung KB dapat berjalan dengan baik dan memberi hasil nyata di masyarakat. Sesuai arahan Menko PMK, Puan Maharani, kepada jajarannya agar senantiasa memastikan bahwa berbagai program di bawah koordinasi Kemenko PMK bukan sekedar kegiatan seremonial semata tetapi kerja nyata yang berdampak positif bagi masyarakat. Hasil monitoring pelaksanaan Program Kampung KB ini nantinya juga alan dilaporkan kepada Menko PMK. (sumber: SAM PMK)