Oleh humas on November 16, 2019

Foto : 

  • Siti Badriyah

Banda Aceh (15/11)— Pentingnya silaturahmi yang dijalin secara berkelanjutan dengan intensitas yang rutin, dapat menjadi kunci memelihara kerukunan baik sesama umat beragama maupun antarumat beragama. Dari manfaatnya yang akan didapat, silaturahmi nyatanya mampu merangkul kalangan minoritas. Konflik pun dapat diredam, hingga akhirnya berbuah Penghargaan sebagai Daerah Harmonis. Provinsi Aceh kiranya dapat menjadi contoh kerukunan umat beragama tadi. Selain untuk mensinergikan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan daerah, menjaring masukan demi keberlangsungan pembinaan umat beragama tentu harus terus berlanjut, diharapkan juga agar pemahaman masyarakat tentang modernisasi agama yang di dalamnya mengajarkan tentang memelihara keberagaman, dapat meningkat.

Kemenko PMK, melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, mengupayakan selalu jalinan silaturahmi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama ini dalam kesempatan Rapat Koordinasi Daerah yang diselenggarakan pada Jumat pagi hingga siang di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Rakorda dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh, HM Daud Pakeh dan menghadirkan Narasumber antara lain Plt. Asisten Deputi Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Cecep Khairul Anwar; dan Asisten Deputi Wawasan Kebangsaan, Kemenko Polhukam, Cecep AS. Rakorda dihadiri pula seluruh Forkopimda, FKUB se-Provinsi Aceh, Kodam Iskandar Muda, Mapolda Aceh, Tokoh Masyarakat dan Agama, serta organisasi kepemudaan.
“Keberagaman bagi Bangsa Indonesia adalah rahmat dan bukan bencana. Keberagaman ini sudah masuk dalam RPJMN pemerintah tahun 2020-2024, maka kemudian harus diterjemahkan dengan baik oleh K/L yang ada. Modernisasi agama itu penting agar masyarakat juga paham akan arti menghargai perbedaan dan keragaman. Di sinilah peran para Penyuluh Agama dibutuhkan, selain memang perlu adanya sinergitas antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jangan lupa bahwa keberhasilan Program KB di masa lalu misalnya, dinilai berhasil karena sinergitas semacam itu,” papar Cecep K Anwar. “Memelihara kerukunan umat beragama hanya dapat dilakukan jika Kita sering silaturahmi. Dengan demikian akan terjadi hubungan kerjasama dan kesepahaman,” imbaunya lagi.

Lebih jauh, Cecep memaparkan bahwa strategi penanganan KUB dapat diterapkan dan dimulai dari pertama, masalah ideologi, antara lain memperkuat Pancasila sebagai Ideologi bangsa secara substansial; memperkuat pemahaman ajaran agama yang moderat sejak dini untuk meng-counter radikalisme (deradikalisasi) dengan cara: meningkatkan pemahaman agama yang toleran; dialog-dialog multikultural antar dan intern umat beragama. Selanjutnya adalah memperkuat Islam moderat dengan melibatkan NU, Muhammadiyah, dan ormas lain yang moderat untuk meng-counter radikalisme (Deradikalisasi). 

Kedua, masalah ekonomi, antara lain menyadari bahwa di masyarakat masih banyak orang yang tidak memiliki akses di bidang ekonomi sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi. Penanganannya antara lain melalui: Peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat miskin; Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat; Pemberdayaan ekonomi melalui lembaga agama; dan Penyebaran KIP, KIS dan KKS.

Ketiga, masalah politik yaitu perlunya ketegasan sikap pemerintah dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkisme terutama yang berlatar belakang agama dengan cara menghadirkan negara secara cepat dan tepat dalam konflik SARA dan penegakan supremasi hukum; perlunya sinergitas Kementerian dan Lembga serta tokoh agama dengan aparat penegak hukum dalam meresopn radikalisme; Antisipasi paham-paham dari luar yang mengarah kepada radikalisme; dan Deteksi dini kepada seluruh Aparatur Negara dari pemahaman agama yang dapat merongrong semangat mengabdi mereka kepada negara. (*)

Kategori: 

Reporter: 

  • Siti Badriyah