Oleh humas2 on March 17, 2017

Sambas (17/03)--- Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Barat, Menko PMK, Puan Maharani, yang masih dalam rangka mendampingi Presiden Joko Widodo, pagi ini menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Makanan Tambahan (PMT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk, Kec Sajingan Besar, Kab Sambas, Kalbar.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh Menko PMK itu antara lain, KIS diserahkan kepada 40 orang, KIP untuk 439 siswa SD, SMP dan SMK. Jumlah total KIP di Kab Sambas berjumlah 1034 siswa. Untuk PMT diserahkan kepada 25 ibu hamil, 50 anak balita serta 400 anak sekolah dan  untuk PKH diserahkan kepada 359 orang masyarakat sekitar. Adapun jumlah total penerima PKH di Kab Sambas yaitu 8740 orang.

Para ibu penerima PKH per tiga bulan, Menurut Menko PMK, akan mendapatkan Rp500 ribu, jadi total setiap tahunnya akan mendapatkan Rp2 juta. Menko PMK mengingatkan agar uang  tidak perlu diambil semuanya karena tersimpan aman dalam buku tabungan yang dikeluarkan oleh bank.
“Jadi kalau ibu mengambil, Rp100 ribu, Rp200 ribu, Rp300 ribu, tetap sisanya akan tersimpan dalam tabungan,” ujarnya. Ditambahkannya, nantinya ibu-ibu penerima PKH akan diberi masukan oleh pendamping PKH yang ada di setiap wilayahnya. “Mereka akan memberikan informasi yang lebih jelas kepada ibu-ibu sekalian,” kata Menko PMK lagi.

Adapun untuk siswa SD penerima KIP setiap tahunnya akan mendapatkan Rp450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA/K Rp1 juta. Dalam pembagian KIP, KIS, PKH dan PMT kali ini, Menko PMK mengatakan bahwa betapa beruntungnya masyarakat Kab Sambas yang memperoleh bantuan itu. “Selain dapat bantuan, Bapak, Ibu, Adik-adik juga dapat bertemu langsung dengan bapak Presiden dan mengemukakan langsung persoalan di daerahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada siswa penerima KIP untuk tidak menggunakan uang bantuan dengan membeli pulsa. “Silahkan menggunakannya untuk keperluan pendidikan. Seperti membeli sepatu, tas, buku dan alat tulis. Kalau ketahuan membeli pulsa atau kebutuhan diluar pendidikan, KIP-nya bisa ditarik,” tegasnya.
Penyerahan KIP, KIS, PKH dan PMT bersamaan dengan peresmian PLBN Terpadu Aruk. PLBN Terpadu Aruk berdiri di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. PLBN ini berasitektur rumah panjang dan bercorak Dayak. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu mengingatkan agar PLBN Terpadu Aruk betul-betul digunakan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi yang baru, jangan hanya sekadar kantor administrasi lintas batas negara. Hingga kini menurutnya sudah 3 PLBN berdiri di Kalbar. Selain Menko PMK, dalam kesempatan itu Presiden didampingi Menteri PUPERA Basuki Hadimulyono; Menkes, Nila Moeloek; Mendikbud, Muhadjir Effendy; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Gubernur Kalimantan Barat Cornelis serta pejabat terkait lainnya.